TRIBUNNEWS.COM,KUNINGAN--Dihadapan ratusan kader PDI Perjuangan saat HUT PDI Perjuangan ke - 40 dan pembekalan, di gedung lembah Ciremai, Kuningan, Selasa (8/1/2013), calon Wakil Gubernur Teten Masduki membuka fakta praktek praktek korupsi di Jawa Barat.

"Kita harus kembalikan pemerintahan yang berpihak pada masyarakat kecil. Jabar banyak masalah, soal korupsi, termasuk daerah yang menjadi juara bertahan korupsi dari waktu ke waktu," kata Teten Masduki dalam rilisnya kepada Tribun, Selasa (8/1/2013).

"Banyak prilaku korupsi yang tidak muncul ke publik, sehingga incumbent sekarang dinilai bersih. Padahal, ada masalah dalam penegakan hukum yang tidak jalan, saya sudah pelajari itu," lanjutnya.

Dijelaskan. politik anggaran Jawa Barat selama ini tidak diarahkan untuk ke masyarakat. Akan tetapi, habis oleh birokrasi. Tidak hanya itu, lanjutnya lagi, Jawa barat memiliki bank yang menjadi salah satu terbesar di dunia, yaitu bank Jabar (BJB).

"Saat ini kami sudah investigasi dan datanya sudah dipegang. Ada upaya sistematis sedang dikuasai oleh incumbent. Kalau bank dikuasai kelompok tertentu, maka ini akan berbahaya untuk kedepannya," Teten menegaskan.

Jelang pilgub ada satu keanehan muncul, APBD Jabar biasanya cair bulan april. Kenyataannya sekarang, kenapa dikeluarkan pada bulan januari yang kemudian dipakai untuk hibah penyuluh pertanian, untuk insfratruktur pedesaan dan lainnya.

"Ini buyer politik, mencari dukungan memakai uang publik. Kita bereskan, makanya kenapa saya bersedia untuk maju dalam pilgub ini. Saya merasa terpanggil untuk membereskan Jawa Barat. Pemerintahan di pasundan sekarang ini tidak ada konsep pembangunan yang bisa dijadikan acuan jangka panjang oleh pengusaha," tegasnya.

"Yang harus dicatat juga adalah soal kemiskinin, di Jawa Barat orang miskin bukan takdir tapi ini ada masalah struktural dalam pemerintahan. Jawa barat yang begitu kaya raya tidak dijakadikan bahan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Justeru sebaliknya, Jawa Barat diaarahkan ke industrialkisasi yang mengalami defiasi," katanya lagi.

Teten menegaskan kembali, Jabar dekat dengan lingkaran kekuasaan di Jakarta tapi kondisinya buruk. Menurutnya, hal ini lantaran ada yang salah dalam kempemimpinan. "Untuk itu Jabar tidak butuh gubernur tapi butuh pemimpin," tegasnya.