Kelompok Cipayung Desak KPU Pusat Evaluasi Kinerja Jayadi Nas
Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang tergabung dalam kelompok Cipayung meminta KPU Pusat untuk segera
Editor: Widiyabuana Slay
Laporan Wartawan Tribun Timur,Rudhy
TRIBUNNEWS.COM -Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang tergabung dalam kelompok Cipayung meminta KPU Pusat untuk segera mungkin mengevaluasi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel Dr Jayadi Nas.
Desakan agar Jayadi dievaluasi terkait sejumlah pernyatannya yang dinilai
Kontroversial selama beberapa bulan terakhir ini.
"Dari pantauan kelompok Cipayung, Jayadi sering melontarkan statemen yang tidak sejalan dengan proses demokrasi yang sedang tumbuh"ujar Ketua Badko HMI Sulselbar Andi Surahman Batara saat dikonfirmasi, Minggu (20/1).
Menurut Surahman, pernyataaan Jayadi soal pembatalan agenda pilgub yakni debat kandidat merupakan harga mati. Namun hal itu Justru menimbulkan rasa takut ditengah masyarakat.
"Pembatalan dengan alasan pengamanan bukan wilayah KPU tapi kewenangan aparat kepolisian,"tegasnya meminta, baiknya Jayadi mundur dari jabatannya.
Sementara Ketua Korcab PMII Sulsel Ismail Mangaga, menilai, Jayadi selaku komisioner sering meresahkan bahkan cenderung liar, seperti soal penilaian kesehatan para kandidat dan pelarangan lembaga atau konsultan politik menggelar quick count pada masa pencoblosan.
Ketua PB PMII Haeruddin menambahkan bila sebagai leader Jayadi sudah mempunyai citra buruk pada percaturan politik di masa depan.
"Jayadi mengingkari kesiapannya dalam melaksanakan pilgub sulsel" terangnya.
Selain itu Jayadi takut menghadapi konsekuensi logis menuju proses demokrasi di Sulsel. Menanggapi hal demikian, Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, bahkan menantang sejumlah organisasi yang tergabung dalam kelompok Cipayung untum membuktikan tuduhan mereka.
Menurutnya, integritas dan netralitas adalah harga mati buat anggota KPU sebagai penyelenggaran pilkada.
"Bukan saatnya memberikan asumsi seperti ini, sebaiknya semua pihak mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya dengan menggunakan hak suaranya," tegas Jayadi.
REGIONAL POPULER