TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Menganggapi berita pencekalan Jokowi dan Rano Karno yang mendukung Rieke Teten, politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menegaskan pencekalan oleh Mendagri Gamawan Fauzi dinilai berlebihan.

"Selain dukungan itu dilakukan pada hari libur, kapasitas Jokowi dan Rano Karno adalah sebagai pemimpin partai yang telah menetapkan Rieke Teten sebagai calon gububernur dan wagub Jabar," ujar Ganjar Pranowo dalam rilisnya kepada wartawan, Selas (19/2/2013).

Ganjar Pranowo menambahkan, Rieke- Teten memang tidak punya dana untuk beriklan, dan tidak punya bansos seperti kedua calon incumbent lainnya. "Dukungan Jokowi dan Rano karena tanggungjwb moral untuk menyatukan diri dengan kehendak rakyat Jabar yang merindukan perubahan," tegasnya. 

Lebih-lebih, kata Ganjar lagi, Teten dikenal sebagai tokoh antikorupsi, dan Rieke merupakan pejuang pembela hak rakyat. Jadi, katanya,  tidak ada masalah yang substansial atas dukungan Rieke-Teten

Ganjar justru meminta agar mendagri sebaiknya lebih fokus mengawasi penyalahgunaan bansos untuk kampanye calon incumbent, daripada meributkan hal-hal yang kurang perlu pada saat hari libur. "Jadi, fair saja, jangan-jangan apa yang dilakukan mendagri yang melarang Jokowi dan Rano Karno itu patut dicurigai sebagai bentuk agenda politik karena order dari pihak tertentu," Ganjar menandaskan kembali.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Ganjar justru mengharapkan agar larangan mendagri tersebut dapat menjadi spirit untuk  bekerja keras mendukung Rieke Teten.

"Dengan adanya larangan tersebut, saya pribadi malah tertantang untuk lebih membela Rieke Teten. Lebih-lebih dalam situasi dimana rakyat sangat muak atas perilaku koruptif, termasuk korupsi impor daging sapi, hambalang dan lain-lain," sindir Ganjar.

Ganjar kemudian berharap agar Jokowi dan Rano Karno tetap jalan terus mendukung Rieke Teten. "Sudah saatnya kita semua membantu pasangan calon yang tidak punya uang seperti Rieke Teten, namun punya agenda perubahan yang membawa Jabar baru dan bersih dr korupsi," kata Ganjar Pranowo.