Laporan Wartawan Surya,  Anas Miftakhudin

TRIBUNNEWS.COM, SIDOARJO - Kondisi tanggul lumpur kritis. Itu terjadi  pascalarangan yang dilakukan korban lumpur Lapindo kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengerjakan dan mengalirkan lumpur ke Kali Porong. 350 Aparat gabungan TNI/Polri dikerahkan mengamankan aktifitas pengaliran lumpur, Jumat (10/5/2013).

"Kalau sampai tanggul jebol akan timbul persoalan baru yang lebih besar lagi. Jalur Porong adalah jalur vital yang harus diamankan," jelas Kapolres Sidoarjo AKBP Marjuki.

Dijelaskan Marjuki, kalau tanggul jebol dan jalur transportasi terputus maka kerugian yang muncul sangat besar. Soalnya di daerah Pasuruan ada ratusan industri, Malang, Batu, Banyuwangi dan lainnya.

"Kami sudah negosiasi dengan korban lumpur dan tujuan kami adalah win win solution," jelasnya.

Mantan Kapolres Jombang mengakui, kritisnya tanggul ini berbarengan dengan tidak jelasnya pembayaran ganti rugi oleh Lapindo. Pihaknya untuk mengamankan wiilayah tidak ada kaitannya dengan ganti rugi.

"Urusan ganti rugi itu kaitannya dengan Lapindo. Kami bertugas untuk mengamankan wilayah agar kondisinya tetap kondusif dan tidak timbul masalah baru," jelasnya.

Tim gabungan mulai mengamankan lokasi pukul 07.00 WIB dan langsung menuju titik 21, 34, 35 dan 41. Dua tenda didirikan di titik 35 dan 21 dan dijaga polisi dan TNI. Dua tenda yang didirikan itu untuk memantau segala situasi yang ada karena BPLS saat ini mengalirkan air dari kolam 35 ke kolam 41.

"Selama pengamanan tenda terus ada," jelasnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, selama ada pengamanan dari TNI/Polri, tidak ada warga yang menghadang aktifitas BPLS, korban lumpur hanya duduk-duduk di gubuk-gubuk yang sudah sebulan ini didirikan di atas tanggul titik 21.

Humas BPLS Dwinanto H Prasetyo mengakui, beberapa titik tanggul kondisinya kritis. Seperti di titik 41, air sudah meluber dan tanggul mulai retak akibat rembesan air. "Tadi sudah ditinggikan 1 meter dan sudah tidak ada kendala," jelasnya.

Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo H Nur Ahmad Syaifudin mengaku bersyukur jika lumpur tidak meluber kemana-mana sehingga tidak membawa korban baru yg lebih besar.

"Justru yang harus ditunjukkan ke masyarakat adalah bagaimana pemerintah berupaya maksimal agar akhir Mei ini semua korban lumpur dalam peta terdampak dilunasi semua," tandasnya.

Politisi PKB mengutarakan,"Kalau ingin persoalan tuntas cuma ada satu jawaban saja. Bayar lunas semua warga yang tanahnya terendam lumpur, baik itu perorangan atau perusahaan." :