Laporan Wartawan Tribun Kaltim Kholish Chered

TRIBUNNEWS.COM, SANGATTA - Bupati Kutai Timur, Isran Noor menegaskan bakal memperkarakan pemuatan (posting) komentar di jejaring sosial yang memojokkan dan mencemarkan nama baiknya. Baik dengan langkah hukum maupun sanksi akademik.

Untuk itu dirinya akan berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak kampus untuk kepentingan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Isran dalam acara dialog dengan civitas akademica STIPER dan STAIS Kutai Timur, awal pekan ini. Pernyataan "konfrontatif" tersebut dilontarkannya berkaitan dengan aksi beberapa elemen mahasiswa yang menuntutnya mundur dari jabatan bupati, karena dinilai gagal dalam melaksanakan pembangunan.

"Saya melihat, ada situs di facebook (FB) yang memojokkan bupati. Benar atau tidak saya belum ambil keputusan. Yang jelas ada indikasi pelanggaran UU ITE. Kalau ada mahasiswa yang terlibat, saya minta diskors. Apalagi dipengaruhi orang luar yang bukan mahasiswa," katanya, Rabu(22/5/2013) malam.

Untuk itu ia akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

"Saya juga meminta Pak Johansyah Ibrahim (kepala Dishub Kominfo Kutim) meneliti situs media sosial itu. Kita harus menjaga lingkungan STAIS dan STIPER dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan agar terintervensi kepentingan politik," katanya.

Ia pun meminta pimpinan STIPER dan STAIS agar tegas terhadap mahasiswa yang melanggar aturan dan etika.
"Mahasiswa dan dosen yang terganggu silakan membuat laporan sesuai prosedur. Bupati sudah tungganglanggang membantu STAIS dan STIPER. Kalau mereka mengganggu, lebih baik diskors atau diberhentikan," katanya.

Isran mengatakan dirinya telah melihat dan mencermati perkembangan aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
"Saya merasa punya tanggung jawab moral untuk meresponnya dengan baik. Sepanjang aspirasi itu sesuai dengan moral, etika, tujuan yang mulia," katanya.

Maknanya, mahasiswa harus menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab serta ingin membuat suasana dan kebersamaan yang baik. Juga menyampaikan aspirasi secara beretika.

"Gerakan juga harus Sesuai dengan tujuan. jangan tujuannya lurus, tapi dibelokkan.

Di balik semua itu, ada ruang dan kesempatan yang kita siapkan dan diperbolehkan. Dalam mengemban tugas sebagai komunitas intelektual, jangan sampai terintervensi kepentingan lain yang tidak jelas," katanya.

Dirinya akan sangat merespon aspirasi yang disampaikan dengan cara yang bermoral, beretika, dan sesuai tujuan.

"Kalau memang pembangunan dikatakan gagal, saya minta fakta apa saja aturan yang dilanggar bupati. Atau apa saja yang dilakukan bupati yang merugikan masyarakat. Dan program apa yang tidak dijalankan bupati. Tunjukkan," katanya.

"Kalau memang ada, tidak usah demo, saya akan mundur. Tanggungjawab saya itu bisa lebih besar dari Kutai Timur. Tunjukkan dengan benar sebagai komunitas intelektual. Pelajari RPJMD Bupati dan Wabup dengan sungguh-sungguh. Tunjukkan mana yang dilanggar dan mana yang tidak dilakukan," katanya menambahkan.

Ia mengatakan tidak pernah menutup diri atas aspirasi yang disampaikan. "Demo boleh, asal ada dasar yang kuat. Sampaikan data-data itu dengan dialog yang baik. Jangan menulis di media sosial yang memojokkan dan mencemarkan nama baik. Saya minta Ketua STIPER dan Ketua STAIS, berikan sanksi tegas. Paling tidak diskors," katanya.