Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Konflik Keraton Solo, Pencairan Dana Hibah Rp 1,3 M Terhambat

Selain dari APBD Jateng, dana hibah dari APBN dan APBD Kota Surakarta juga tidak bisa dicairkan jika konflik

Editor: Dewi Agustina
zoom-in Konflik Keraton Solo, Pencairan Dana Hibah Rp 1,3 M Terhambat
KOMPAS.COM/ M Wismabrata
Warga di dalam area keraton Solo. 

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengatakan konflik internal yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta menghambat pencairan dana hibah sebesar Rp 1,3 miliar yang dialokasikan dari APBD Provinsi Jawa Tengah 2013.

"Kami masih menunggu klarifikasi dari pihak keraton Surakarta sebelum mencairkan dana untuk perbaikan berbagai sarana dan prasarana keraton," kata Sri Puryono di Semarang, Selasa (27/8/2013).

Ia menjelaskan, selain dari APBD Jateng, dana hibah dari APBN dan APBD Kota Surakarta juga tidak bisa dicairkan jika konflik internal di keraton setempat tidak segera diselesaikan.

Menurut dia, Pemprov Jateng maupun Pemerintah Kota Surakarta sudah memfasilitasi dan melakukan mediasi perdamaian antara pihak-pihak yang berseteru.

"Selanjutnya memang tergantung pada pihak Keraton Surakarta," ujar mantan Kepala Dinas Kehutanan Jateng itu.

Ia meminta kepada pihak-pihak yang berseteru agar segera berdamai sehingga tidak meresahkan masyarakat setempat dan Jateng pada umumnya.

"Jika masih ada dua raja di Keraton Surakarta, maka Pemprov Jateng kesulitan untuk mencari siapa penanggungjawab dana hibah yang dialokasikan tiap tahun itu," katanya.

Berita Rekomendasi

Jika konflik di Keraton Surakarta terus terjadi, maka dana hibah yang dialokasikan dari APBD Pemkot Surakarta, APBD Provinsi Jateng, dan APBN tetap tidak bisa dicairkan.

"Karena tidak bisa dicairkan maka dana hibah terpaksa dikembalikan ke kas negara," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta harus bisa buat terobosan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lingkungan kerajaan dari peninggalan dinasti Mataram itu.

Menurut dia, pihak keraton harus bisa membuat aturan-aturan yang jelas berbasis dari pusat budaya dan disepakati bersama.

"Ya untuk menyelesaikan persoalan ini bisa saja keraton membentuk Dewan Lembaga Keraton yang anggotanya dari seluruh trah keturunan dari dinasti Mataram, dan setelah itu baru duduk bersama dengan kepala dingin membicarakan persoalan-persoalan yang ada," katanya.

Sumber: Tribun Jateng
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas