Jepang Siap Danai Pembangunan PLTU Batang
Pemerintah Jepang melalui JBIC) berkomitmen untuk terus mendanai proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Editor: Budi Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM JAKARTA, - Pemerintah Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC) berkomitmen untuk terus mendanai proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Meski pembangunan proyek ini lama terkatung-katung, Chief Executive Officer JBIC Hiroshi Watanabe mengatakan, JBIC akan membagi pendanaan proyek tersebut dalam dua tahap yaitu untuk pembangkit dan transmisi.
Untuk pembangkit ini bisa dilakukan oleh pihak swasta dengan dana dari dalam maupun luar negeri. Sementara transmisi bisa dibangun dengan dana pemerintah setempat atau PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Kami mendorong untuk cepat diselesaikan (proyek ini). Untuk caranya, itu terserah Menteri Keuangan. Kalau sudah siap, JBIC akan siap mendanai," kata Watanabe saat konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (12/9/2013).
PLTU Batang merupakan proyek yang melibatkan pendekatan dengan masyarakat di 3 desa yang menjadi lokasi pembangunan proyek, yakni Ponowareng, Ujungnegoro, Karanggeneng, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
PLTU Batang berteknologi pulverized coal supercritical itu merupakan satu dari proyek KPS dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Dalam proyek PLTU Batang, pemerintah menggandeng swasta, yakni PT Bhimasena Power Indonesia yang merupakan konsorsium beranggotakan Adaro dengan dua perusahaan asal Jepang yakni J Power dan Itochu.
Proyek sebesar 2 x 1.000 MW ini menelan dana sekitar Rp 30 triliun. Sementara total lahan yang dipakai mencapai 220 hektar. Namun masih 15 persen atau sekitar 33 hektar belum dibebaskan.
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menambahkan, saat ini dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Provinsi kuat sekali terkait proyek ini.
"Pembangunan PLTU Batang ini juga akan meningkatkan kesempatan kerja hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di sana. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) juga sudah ditujui Pemerintah Daerah. Tinggal penyelesaian lahan saja yang akan diselesaikan dalam waktu dekat," kata Mahendra.
Namun saat disinggung mengenai kesiapan dana dari Jepang soal proyek ini, baik JBIC dan Mahendra enggan menjelaskan lebih lanjut.