Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

DPRD Minta Lelang Jabatan Eselon II Prioritaskan PNS Pemkot

DPRD Kota Bandung mendukung langkah Pemkot Bandung mengadakan lelang jabatan eselon II B

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in DPRD Minta Lelang Jabatan Eselon II  Prioritaskan PNS Pemkot
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil 

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - DPRD Kota Bandung mendukung langkah Pemkot Bandung mengadakan lelang jabatan eselon II B. Dewan berharap, seleksi bisa menghasilkan pejabat struktural yang benar-benar berkualitas dan mampu menjalankan tugas sesuai tupoksinya.

"Dengan lelang, pemilihan kepala dinas dan pejabat eselon II akan terbuka dan transparan, tidak ada lagi unsur like and dislike," ujar Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (30/10/2013).

Menurut Erwan, adanya lelang jabatan pasti, ada pro dan kontra khususnya dari PNS dan pejabat yang saat ini menjabat. "Lelang jabatan bukan untuk mematikan seseorang, justru dengan dilakukannya seleksi, akan diketahui mana pejabat yang pantas menduduki jabatannya dan mana yang tidak," ujar Erwan.

Namun Erwan, kurang setuju jabatan eselon II dilelang ke luar Kota Bandung. Ia meminta Pemkot lebih memprioritaskan PNS Pemkot Bandung dibandingkan peserta dari luar agar lebih menggerakkan roda birokrasi di Pemkot Bandung.
"Kalau peserta dari luar lebih khawatir membuat bumerang dan kurang kondusif di internal, jadi harus tetap memprioritaskan PNS Pemkot Bandung," ujar Erwan.

Menurut Erwan, selama ini hanya 80 persen kepala dinas yang mampu bekerja dengan baik. Untuk mendampingi wali kota baru, diperlukan kepala dinas yang mampu menerjemahkan ide dan gagasan baru yang dilontarkan.

"Lelang jabatan hak prerogatif wali kota, dan selama itu baik kami akan mendukung, tapi kami tetap mengawasi pelaksanaannya," ujar Erwan.

Beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Bandung yang diminta komentarnya menyambut baik rencana lelang jabatan itu.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanagara mengaku tidak ada masalah. "Sebagai PNS, jabatan adalah kepercayaan dan amanah, secara pribadi sangat senang bila ada yang berpotensi, memenuhi kualifikasi sebagai Kepala Dinas Kesehatan menjadi lebih baik," ujar Ahyani di Balai Kota, Rabu (30/10).

Berita Rekomendasi

Menurut Ahyani, lelang jabatan juga bukan pertandingan, karena  kinerja PNS dilihat puluhan tahun dengan berbagai aspek, antara lain etika, karakter, kompetensi dasar, kompetensi teknis, bahkan mungkin persyaratan lain.

Sumber: Tribun Jabar
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas