TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Tak semua pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kota Bandung memiliki apoteker. Dari 73 puskesmas, hanya 10 puskesmas yang memiliki petugas apoteker.

Bukannya Dinas Kesehatan Kota Bandung kekurangan tenaga apoteker, tetapi formasi dari Badan Kepegawaian Negara untuk posisi ini tak banyak.

"Jumlah apoteker di lingkungan Dinkes saat ini ada 14 orang. Sedangkan kebutuhan mencapai 76 orang untuk puskesmas dan seksi farmasi Dinkes," ujar Ahyani Raksanegara, Kadinkes Kota Bandung, saat ditemui dalam semiloka di Hotel Imperium, Jalan Doktor Rum, Rabu (13/11/2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, setiap pelayanan obat harus ada apoteker. Dengan adanya Sistem Penyelenggara Jaminan Sosial (SPJS) tahun depan, peranan apoteker menjadi krusial.

Hingga bulan ini baru sekitar 10 persen puskesmas yang ada tenaga apoteker. Ahyani mengatakan Dinkes Kota Bandung selalu meminta formasi untuk apoteker setiap tahun. "Karena formasi terbatas, kami akhirnya memilih yang tugasnya paling banyak. Kami memilih yang tugasnya multifungsi dan strategis," kata Ahyani.

Ahyani mencontohkan ketika Dinkes sedang fokus penurunan angka kematian ibu dan bayi, maka formasi dokter dan bidang yang didahulukan. Dinkes sudah berkoordinasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Ikatan Sarjana Farmasi untuk menjelaskan kondisi sedikitnya formasi yang diberikan dari pemerintah pusat.

"Kami yang di daerah selalu mendorong ke pemerintah pusat. Harus ada kebijakan dari pemerintah pusat atas kondisi-kondisi seperti ini," ujar Ahyani.

Tenaga apoteker sebenarnya banyak, karena jumlah lulusan di Bidang Farmasi mencapai ratusan tiap tahunnya di Kota Bandung. Kurangnya apoteker di Dinkes Kota Bandung bukan karena kekurangan tenaga.

"Sekarang untuk menjembatani adanya apoteker yang harus didayagunakan, yaitu dengan adanya standarisasi profesi, jangan gaji begitu saja. Kedua, kalau di pemerintah harus ada terobosan kebijakan," Kata Ahyani. (bb)