Ratusan Petani Bandar Betsy Gelar Aksi karena Tanah Dikuasai PTPN
Ratusan warga Nagori Bandar Betsy-II, berunjuk rasa ke kantor Bupati Simalungun, Sumatera Utara.
TRIBUNNEWS.COM, SIMALUNGUN - Ratusan warga Nagori Bandar Betsy-II, Kecamatan Bandar Huluan, berunjuk rasa ke kantor Bupati Simalungun, Sumatera Utara, Senin (10/3/2014).
Aksi tersebut, dilakukan untuk menuntut Bupati Simalungun JR Saragih dan seluruh anggota DPRD setempat segera menyelesaikan sengketa tanah di wilayah mereka.
Tiba di kantor bupati, ratusan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Bandar Rejo-41 itu, tak diterima oleh satu pun pejabat Pemkab Simalungun, termasuk Bupati Simalungun JR Saragih.
Kesal tidak ada yang menerima aspirasi dan tuntutan mereka, ratusan warga yang dikawal ketat puluhan personel Kepolisian Resor Simalungun itu beranjak ke Gedung DPRD.
Sesampainya di sana, para demonstran yang mengenakan kain putih yang diikat di kepala itu sempat melakukan orasi.
Setelah selama satu jam menyampaikan orasi, demonstran diarahkan masuk ke aula pertemuan. Di sana, Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon dan anggota DPRD Simalungun Bernhard Damanik menyambut para demonstran.
Warga langsung menjelaskan keluhan mereka terkait sengketa lahan yang terjadi di daerah mereka. Esau Pardede, selaku koordinator aksi menjelaskan, pihak PTPN-3 dengan sepihak mengambil alih lahan mereka.
Perwakilan warga mengatakan, sekitar 80-an hektare lahan yang sudah mereka kelola secara turun menurun, merupakan dklaim milik PTPN.
Tak hanya itu, pihak PTPN juga disebut merusak tanaman mereka dan bertindak arogan untuk mengambil tanah tersebut.
"Mohon kiranya agar masalah yang berlarut-larut ini segera diselesaikan. Ini sudah cukup lama terjadi," pinta Esau.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Simalungun, Binton Tindaon mengatakan, pihaknya akan segera melakukan rapat internal dan meninjau langsung ke lapangan.
Hanya, dia mengharapkan masyarakat menyediakan dokumen seperti alas hak sebagai pendukung kerja mereka.
Hal yang sama juga disampaikan Bernhard Damanik. Selaku anggota DPRD di Komisi II, Bernhard mengaku siap membantu masyarakat untuk kembali mendapatkan hak mereka, bahkan hingga penuntutan ganti kerugian.
"Kita siap, selagi kita benar," tegasnya.
Seusai melakukan pertemuan, pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib, setelah sebelumnya berjanji akan memberikan alas hak yang diminta, Rabu depan.