TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penolakan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak terhadap pembangunan transmisi pipa gas Kalimantan-Jawa (Kalija) diminta tidak terhenti di tataran pernyataan pers. Gubernur didesak segera menindaklanjutinya dengan membuat surat resmi kepada Pemerintah Pusat.

Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Mahyuddin, mengungkapkan, sejak dieksploitasi puluhan tahun lalu, Kaltim belum sekalipun menikmati gas yang dihasilkan dari perut buminya sendiri.

"Faktanya, selama ini gas dijual keluar Kaltim, hanya saja pakai kapal," katanya, Rabu (19/3/2014).

Tidak hanya pemipaan, kata Mahyuddin, seharusnya gas yang dihasilkan Kaltim sejatinya harus bisa digunakan Kaltim sendiri.

"Mestinya gas itu dipergunakan Kaltim semaksimal mungkin. Kalau mau diolah, ya di Bontang saja. Pipanisasi distop, pengapalannya distop juga sekalian, untuk menyiapkan energi di Kaltim yang saat ini memang kekurangan," ujar mantan Bupati Sangatta ini.

Mahyuddin berpendapat, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak harus mempertanyakan kembali Proyek Kalija tersebut ke Presiden.

"Proyek Kalija sudah lama direncanakan. Beberapa waktu lalu, Pak SBY (Presiden) kabarnya juga tidak setuju. Saya kira Pak Gubernur harus mempertanyakan hal itu ke Presiden," saran Mahyudin yang juga pernah mendampingi Awang sebagai Wakil Bupati Sangatta.

Anggota DPR RI asal Kaltim, lanjut Mahyudin, bisa menyuarakan hal tersebut agar menjadi pembahasan di Komisi VII DPR RI yang membidangi persoalan energi.

"Nanti juga bisa dibawa ke RDP (Rapat Dengar Pendapat) ke Komisi VII," katanya lagi.

Kendati mengaku tak mengetahui persis kerugian yang akan dialami Kaltim jika proyek tersebut dilanjutkan, Mahyuddin mengaku siap memperjuangkan jika proyek tersebut dinilai merugikan Kaltim.

"Selama ini gas diangkut pakai kapal. Saya belum paham hitung-hitungannya kalau mode angkutan dari kapal ke pipanisasi, kerugiannya dimana? Dari sisi angkutan menurut saya lebih efisien. Tapi kalau ada hak-hak daerah yang dirugikan, kami siap memperjuangkannya bersama-sama," tandas Mahyuddin.

Kesiapan Mahyudin tersebut dudukung anggota DPR RI dapil Kaltim lainnya, Hetifah Sjaifudian. Wakil rakyat yang juga dari Partai Golkar tersebut berjanji akan berada di belakang para penolak proyek Kalija itu untuk kepentingan Kaltim.

"Semua program strategis mutlak mendapatkan persetujuan unsur stakeholder daerah," tegasnya.

Sementara itu, Nanang Sulaiman, anggota DPR RI dapil Kaltim dari PPP, mengungkapkan alasan paling sederhana penolakan tersebut adalah karena krisis energi yang masih dialami Kaltim hingga saat ini.