TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto hari ini meresmikan infrastruktur Cipta Karya di Provinsi Bali untuk mendukung kawasan Bali Selatan yang dikenal dengan Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan).

Infrastruktur tersebut terdiri dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penanganan drainase, dan sanitasi. Djoko mengungkapkan, Kawasan Bali Selatan termasuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Bali-Nustra.

Kawasan tersebut dikenal sebagai kawasan Sarbagitaku dan merupakan salah satu destinasi pariwisata andalan yang terkenal baik bagi turis domestik hingga mancanegara.

“Sebagai salah satu dampaknya, kebutuhan air minum saat ini meningkat sangat tajam seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri pariwisata,” ujar Djoko, Jumat (21/3/2014).

Dijelaskan, salah satu kendala dalam pengembangan SPAM untuk kawasan Sarbagitaku adalah ketersediaan air baku yang tidak merata di kabupaten/kota dalam kawasan tersebut. Oleh karena itu, pembangunan SPAM untuk kawasan ini dilakukan dengan berbasis SPAM Regional yang bersifat lintas kabupaten/kota.

Salah satunya yang saat ini diresmikan adalah SPAM Petanu yang menjadi bagian dari rencana besar pengembangan SPAM Regional Sarbagitaku yang akan memberikan tambahan pelayanan air minum bagi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Klungkung.

Pembangunan SPAM Petanu memiliki kapasitas 300 liter/detik untuk melayani bagian timur kawasan. Dilanjutkan dengan pembangunan SPAM Penet dengan kapasitas 300 liter/detik untuk melayani bagian barat kawasan. Selanjutnya akan disiapkan pembangunan SPAM Ayung dengan kapasitas 1.800 liter/detik dan SPAM Unda sebesar 1.000 liter/detik untuk memenuhi kebutuhan air minum kawasan Sarbagitaku sampai tahun 2025.

Pembangunan SPAM Petanu dilakukan secara bersama-sama dengan investasi sebesar Rp 344,3 miliar yang didukung dengan dana APBN Kementerian PU sebesar Rp 97,5 milliar, dana APBD Provinsi Bali sebesar Rp 120,8 miliar, dan dana APBD Kabupaten Badung dan Kota Denpasar bersama PDAM terkait sebesar Rp 126,0 miliar.

"Hal ini merupakan contoh yang perlu dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia seiring dengan makin terbatasnya air baku yang tersedia khususnya di daerah perkotaan,” ungkap Djoko.