TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Beberapa perwakilan kepala sekolah, murid, dan wali murid sekolah dasar (SD) swasta di Surabaya menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (5/6/2014).

Mereka berteriak sambil membentangkan tulisan yang bernada kekecewaan mereka atas penutupan sejumlah sekolah.

Sambil menyanyikan lagu Himne Guru dengan nada yang sedikit tertekan mereka menuntut hak 64 sekolah yang di tutup oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan alasan tidak memiliki izin operasional yang sah.

Dalam aksi tersebut beberapa perwakilan sekolah akhirnya diterima anggota Komisi D DPRD Surabaya.

“Pada bulan April Dinas Pendidikan memanggil saya dan beberapa kepala sekolah lainnya untuk segera mencari tambahan murid, karena kalau tidak maka sekolah ini akan di tutup,” tutur kelapa SD di kawasan Sukolilo, yang enggan disebutkan namanya.

Tapi anehnya, lanjutnya, pada April itu pula surat putusan penutupan sekolah turun dari Dinas Pendidikan Surabaya.

Kepala SD A Yani Gubeng, Anis Soeparlin, menegaskan sekolahnya sudah berdiri sejak puluhan tahun.

“Saat itu, setiap malam saya jalan ke kolong jembatan buat mencari anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah. Saya jam 11 malam itu harus menjemput anak saya yang dirazia Satpol PP. Jadi orang-orang atas (Dinas Pendidikan) itu kan cuma terima data dan mereka tidak tau bagaimana di bawah (lapangan).” jelasnya.

Saat hearing itu, Ketua Komisi D, Baktiono, menanyakan kembali tentang harapan dan keinginan para guru dan wali murid tersebut.

“Kami ingin pemutihan izin sekolah kami dibuka kembali,” teriak sejumlah kepala sekolah.

Baktiono pun memutuskan untuk menggelar hearing lagi pada Jumat (6/6/2014) dengan mengundang para guru dan kepala sekolah serta Dinas Pendidikan Surabaya. (dian devitasari/mg1)