Laporan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto
TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Rencana Pemprov Kaltim berhutang kepada lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna menyelesaikan sisi udara Bandara Samarinda Baru (BSB) mendapat tanggapan positif dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.

Menurut Ketua DPW PAN Kaltim ini, BSB harus segera dioperasikan secepat mungkin. “Kalau kami dari Komisi III intinya bagaimana BSB itu segera menghasilkan pendapatan. Artinya harus segera operasi,” tegasnya.

Opsi menggandeng BUMN dengan pola modified turnkey project disebut Darlis cukup tepat mengingat kondisi keuangan Kaltim yang mengalami defisit anggaran.

“Kalau dilaksanakan pakai APBD dalam waktu satu tahun anggaran, jelas APBD kita tidak sanggup. Kalau menunggu
ditetapkan menjadi Multiyears Contract (MYC), juga terlalu lama. Jadi saya rasa pola yang dipakai tidak ada masalah,” urai Darlis.

Sejak awal, kata Darlis, Komisi III DPRD Kaltim terus mendesak agar Pemprov Kaltim menggunakan APBD untuk menyelesaikan BSB. Namun, diketahui, Pemprov tetap ngotot menggunakan pola Privat Public Partnership (PPP) alias, menggandeng investor.

“Sejak awal kita sudah desak supaya pakai APBD saja. Karena kita sudah melihat gelagat kalau memakai investor pasti tidak akan jalan. Berulang kali dibilang banyak investor yang berminat, tapi toh kenyataannya tidak pernah terealisasi,” paparnya.