TRIBUNNEWS.COM,MALANG - Pemkab Malang tidak menyediakan anggaran khusus dala rangka penutupan lokalisasi di tujuh titik/kecamatan pada November 2014 mendatang.

Sebab keberadaan tempat itu tidak pernah ada legalitas izinnya.

Berbeda dengan kawasan lokalisasi Dolly di Surabaya.

"Kami hanya menyiapkan program yang bisa diikuti lewat SKPD yang ada," jelas Abdul Malik, Sekda Kabupaten Malang  kepada Surya Online (Tribunnews.com Network) usai pertemuan dengan para pengelola lokalisasi di Kepanjen, Jumat (11/7/2014).

Pria yang menjabat sebagai ketua tim penutupan lokalisasi itu menyatakan program akan disiapkan oleh Disnakakertrans Kabupaten Malang berupa pelatihan-pelatihan.

"Sedang untuk peralatannya akan disiapkan oleh Disperindag dan Pasar. Sementara untuk permodalan, bisa dengan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai dana stimulan.Jika usahanya berkembang, bisa difasilitasi ke perbankan dengan dana bergulir yang bunganya rendah," kata sekda.

Karena itu diharapkan mereka yang tertarik pada program pelatihan untuk segera diinventarisasi.

"Saya sadar, PSK punya tanggungan. Ini bukan pekerjaan satu-satunya. dan Pemkab Malang juga tidak melakukan penutupan secara mendadak," katanya.

Dengan berbagai pertimbangan, maka usai rapat Mei lalu tidak segera ditutup.

Apalagi pada Ramadhan ini kan lokalisasi juga sudah tutup sehngga menunggu November.

"Kalau kembali lagi (bekerja), di Kabupaten Malang sudah tidak bisa karena ada aturannya," ujarnya.

Iwan,dari pokja Kebobang menyatakan jika ingin ditutup, ditutup saja.

"Kami tidak menentang. Dulu sebelumnya memang ada pelatihan-pelatihan tapi perencanaan ke depannya tidak tahu. Kalau bisa, dalam pelatihan nanti juga diberi cara marketingnya," katanya.

Pelatihan yang pernah diberikan yaitu tata boga dan salon.

Nasib lokalisasi Kebobang nanti, lanjut Iwan, sempat ada pembicaraan dengan Kades Kebobang, lokasi itu bakal dijadikan tempat pusat oleh-oleh khas Wonosari.

Sebab di kawasan itu dikenal sebagai penghasil ubi Gunung Kawi yang terkenal itu. Tapi sejauh ini, masih belum ada persiapan apa-apa.

Sementara Taniman dari pokja Suko di rapat itu menanyakan nasib usaha karaoke di lokalisasi Suko.

"Sebab pengguna karaokenya kebanyakan para PSK," tutur Taniman kepada Abdul Malik.

Menurut Malik, untuk usaha karaoke tidak dilarang. Yang dilarang operasional adalah lokalisasinya.

Sehingga jika tetap mengembangkan usaha karaokenya, harus ada izinnya.

Namun jika di usaha itu kemudian ada kegiatan terselubung, pasti akan dioperasi.

Jumlah karaoke yang di Suko sebanyak 20 titik. Husnul Hakim dari LSM Paramitra menyatakan akan tetap memantau keberadaan para PSK meski sudah ditutup.

"Kami berharap proses penutupan berjalan secara manusiawi dan tidak saklek pada aturan. Ada tahapannya," kata Husnul terpisah.