TRIBUNNEWS.COM.MAKASSAR - Komisioner Pemilu Sulsel mengungkap kejanggalan dalam tahapan penghitungan/rekapitulasi hasil pemilihan presiden (pilpres).

 "Aneh saja dan tak prosedural. Ini tak biasa. dulu waktu pileg (pemilu legislatif tak ada yang begini ini," kata Mardiana yang sejak Minggu (13/7/2014) lalu, sudah memposting 'keanehan" ini ke laman sosial media, Facebook, miliknya.

 Sebagai langkah antisipasi, pihaknya mengaku sudah melaporkan 'temuan kejanggalan" ini ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel.

 Arumahi juga mengungkapkan, bahwa ternyata bukan hanya anggota KPU di daerah yang didatangi intelijen dan personel TNi di level kabupaten/kota. "Panwas daerah juga mengeluhkan hal tersebut ke Bawaslu provinsi," katanya.

Persetujuan Pangdam

 "Ya, itu atas persetujuan saya," kata Bactiar menjawab wartawan usai acara buka puasa bersama Pangdam VII/Wrb, Siswa Sesko TNI dan unsur muspida  Sulsel di kediaman resminya,  Jl Jend Sudirman, Ujungpandang, Makassar, petang kemarin.

 Kodam VII/Wirabuana membawahi 35 kodim di pulauSulawesi. Ke-35 komando distrik level kabupaten/kota itu berada dibawa koordinasi teritorial 5 komando resimen militer (Korem).

 Pengamanan Polda

 Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, KombespolEndi Suntendi dalam pengawalan penghitungan suara ini, pihaknya melibatkan pengamanan dari berbagai satuan seperti  Sabhara, Lalu lintas, Bimas. Untuk pengaman tertutup  juga menurunkan tim  Reskrim, Intel. Selain pengaman polisi, kata Endi tetap akan diback up TNI sebanyak 1 SST (30 orang).

 Formulir C1

 Sejumlah KPU kabupaten/kota mengadu ke KPU provinsi didatangi personel Kodim yang  meminta form C1 Pilpres.

 Masyarakat dapat langsung menuju situs KPU di http://www.kpu.go.id/ kemudian klik HASIL SCAN FORMULIR C1 PILPRES 2014 atau langsung klik ke http://pilpres2014.kpu.go.id/ dan klik scan C1. (selengkapnya lihat infografis; Form C1 Ialah)

Tindakan oknum tentara itu mengundang reaksi dari pemantau Pemilu. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai, tindakan tersebut tak dibenarkan dan masuk kategori pelenggaran serius pemilu.

 "Pihak lain tak perlu meminta apalagi memaksa KPU memberi C-1," kata Koordinator Nasional JPPR, M Afifuddin.

 Pengamat Politik Unismuh Arqam Azikin mempertegas fungsi aparat keamanan baik itu kepolisian maupun TNI dalam penyelenggaraan pemilu.

 "Justru TNI dan Polisi bertanggungjawab menjaga penyelengara agar tidak ada upaya intimidasi baik dari peserta pemilu maupun pihak lainnya. Jadi TNI Polri turut bertanggungjawab terhadap independensi lembaga ini," kata Arqam. (selengkapnya, baca; Itu Pelenggaran Pemilu)

 Dikonfoirmasi terpisah, empat komisioner pemilu menyebut tak ada permintaan resmi dari tentara.

Ketua KPU Parepare, Nur Nahdiah, memastikan tidak adanya anggota TNI, yang meminta C1.'Saya memang dengar ada yang meminta data c1, seperti diMakassardan Pangkep,' kata Nur Nahdiah.

 KPU Bulukumba dan Sinjai juga membantah jika ada dari pihak TNI yang mengambil C1 hasil Pilpres 9 Juli lalu di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun di kantor KPU sendiri.

 Komisioner Divisi Data KPU Gowa, Muchtar Muis, juga mengaku dirinya belum menerima laporan dari tingkat PPK, PPS, dan KPPS, terkait adanya sejumlah TNI yang datang meminta data C1.

 "Kita sudah ada surat edaran untuk tingkat KPU Kabupaten / kota nomor 3195 yaitu dilarang memberikan data kepada seluruh warga siapapun sebelum adanya pleno di tingkat KPU.(ham/san/sud/edi/ali/mut/yud/sam/won)