TRIBUNNEWS.COM. MANADO - Setoran dividen sebagai penyertaan modal ke Bank Sulut jadi bumerang.

Langkah itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada laporan keuangan Pemprov Sulut tahun anggaran 2013 yang berbuah opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Gubernur Sulut SH Sarundajang mengatakan, memang sebelumnya terjadi perdebatan menyangkut temuan in karena pemprov menjalankan langkah itu sesuai Peraturan Daerah Pemprov Sulut yang disahkan bersama DPRD.

"Dasarnya Perda Nomor 1. Memang debatable (dapat diperdebatkan) soal ini. Tapi sudah jadi temuan tentu harus diadakan penyempurnaan lagi," kata dia beberapa waktu lalu.

Penyempurnaan yang dimaksud, kata Sarundajang, dengan merevisi perda karena ternyata penerapannya malah jadi temuan BPK RI hingga akhirnya berbuah WDP, sebuah penurunan prestasi karena tahun anggaran sebelumnya pemprov meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyusunan perda memang makan waktu, namun untuk temuan lainnya, kata Gubernur, akan ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari sesudah laporan hasil pemeriksaan BPK diserahkan.

"Akan kita kembangkan lagi, tindak lanjutnya di waktu yang akan datang, dalam waktu 60 hari ke depan," katanya.

Adapun dari hasil temuan yang dirilis BPK, dinilai adanya penambahan jumlah kepemilikan lembar saham pada PT Bank Sulut sejumlah 229.015 lembar senilai Rp 28.649.432.616 berasal dari konversi dana setoran modal dari deviden saham tahun anggaran 2012.

BPK menilai konversi deviden saham tahun anggaran 2013 dan saham bonus dari kapitalisasi agio saham tidak diakui sebagai penambah pendapatan dari hasil pengelolaan kekayan daerah yang dipisahkan, dan juga tidak diakui sebagai penambah pengeluaraan pembiayaan untuk menggambarkan realitas adanya aliran administratif penambahan kepemilikan saham Pemprov Sulut pada PT Bank Sulut.(ryo)