“Kalau mau meningkatkan pendapatan negara kenapa harus hasil pertanian, apa latar belakangnya, kenapa tidak sektor lain? Pemerintah selalu menginginkan agar daya saing petani bagus, tetapi kebijakan yang dibuat malah kontraproduktif,” ujar dia.

Surati Gubernur

Arif Zamroni menerangkan, tambahan pajak bisa membuat petani kakao gulung tikar, karena selama ini, masalah terbesar dari pertanian kakao di tanah air, adalah belum tingginya angka produktivitas.

Menurut Arif, untuk Jatim misalnya, satu hektar lahan hanya bisa menghasilkan 600 kilogram kakao.

“Ini belum menghasilkan keuntungan yang cukup, apalagi bila sekarang harus dipotong pajak lagi. Kalau satu hektar lahan sudah bisa menghasilkan 1,5 ton, mungkin petani baru bisa bernafas,” tukas Arif, mengatakan bahwa kakao kini memang masih bersifat sebagai tanaman sekunder.

Sejumlah asosiasi petani rencananya akan mengirimkan surat permohonan keberatan terhadap aturan tersebut melalui Gubernur Jawa Timur, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur serta Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian.

“Kami akan merumuskan semua suara keberatan kami, sebelum meneruskannya ke Gubernur. Yang jelas, kami minta supaya keputusan ini dicabut,” ungkap Arif.