TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tak lagi menerima proposal bantuan sosial (bansos) terhitung 1 Juli 2014.

Menurut Praseno Hadi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK BMD) Pemprov Sulut, mulai 2015 mendatang bansos akan disalurkan oleh pemerintah kabupaten/kota lewat dinas sosial.

"Kewenangan ada di kabupaten dan kota. Makanya tahun depan, 2015, akan diusulkan untuk dilimpahkan ke kabupaten dan kota, melalui dinas sosial masing-masing daerah," katanya, Kamis (21/8/2014).

Pelimpahan penyaluran bansos tersebut dengan tujuan penerima bantuan lebih tepat sasaran, dengan syarat atas rekomendasi kepala lingkungan dan kepala desa atau lurah.

"Karena mereka yang paling tahu keberadaan masyarakatnya," jelasnya.

Ia mengingatkan, penyaluran bansos ini pun tak lepas dari ulah oknum tak bertanggung jawab yang bertindak sebagai calo proposal. Kasus seperti ini harus diwaspadai. Sebab itu, BPK BMD sementara berkoordinasi dengan instansi terkait soal sistem penyaluran bansos.

Keberadaan calo bansos di Kantor Gubernur terungkap ketika sumber Tribun Manado (Tribunnews.com Network) membeber modus calo bansos ini.

"Modusnya, oknum meminta lansia untuk bermohon bansos lewat proposal yang ia siapkan," katanya.

Sekadar informasi bansos bagi lansia sebesar Rp 2,5 juta. Jika bansos berhasil cair, sang calo meminta imbalan Rp 500 ribu.

"Nah, berapa uang yang bakal didapat calo kalau yang bermohon lansia satu kecamatan?" ujarnya, Rabu (20/8/2014).

Kepala Bidang Akuntasi BPK-BMD JH Pangemanan menyebutkan, hingga penutupan penyaluran bansos lansia pada 1 Juli 2014 lalu, proposal yang masuk sebanyak 22 ribu. Salah satu upaya mencegah aksi calo, kata Pangemanan, penerima langsung berurusan dengan penyalur bukan calo.

"Memang diakui ada calo yang berkeliaran. Makanya kami sudah antisipasi, agar penerima langsung yang datang berurusan dengan kami dan bukan calo. Kalu calo tidak kami layani," kata dia.(ryo)