TRIBUNNEWS.COM, SERANG - Anggota DPR Terpilih Komisi VIII dari Partai Kebangkitan Bangsa, KH Maman Imanulhaq, pesimistis lengsernya Ratu Atut Chosiyah secara otomatis bisa memotong bibit-bibit korupsi di Banten.

KH Maman menekankan, sistem pemerintahan berpola oligarkis akan terus muncul bila kontrol dari lembaga legislatif justru tumpul. Karena itu, terciptanya DPRD yang bisa melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan kontrol dari sebuah program, merupakan hal yang wajib ada.

Masalah yang terjadi berikutnya, kata KH Maman, DPRD malah berpotensi jadi bibit semai baru atas praktik-praktik korupsi. Karena itu, momentum pergantian anggota DPRD Banten harus bisa dimanfaatkan untuk mengubah tata dan cara kerja yang ada.

"Yang saya tekankan dari buku ini adalah adanya ideologi dari Pak Ananta untuk menciptakan lembaga yang bersih. Pada banyak di buku ini, saya melihat faktor ideologi menjadi hal yang ditekankan. Ini baik, setidaknya buku ini bisa menjadi alaram. Sulit bagi siapapun untuk bisa menjamin dirinya benar-benar bersih dari korupsi. Banyak contohnya, lihat iklan yang bilang 'katakan tidak pada korupsi' tapi nyatanya banyak aktornya yang terjerat KPK. Jadi buku ini jadi proteksi buat pribadi Pak Ananta agar tak justru terjerumus," kata KH Maman dalam acara bedah buku 'Melawan Korupsi di Banten' oleh Ananta Wahana yang digagas penerbit Suhud Sentrautama di Gedung Serba Guna DPRD Provinsi Banten, Serang, Rabu (24/9/2014).

KH Maman Imanulhaq jadi satu di antara pembicara dalam bedah buku tersebut. Pembiara lainnya adalah KH Matin Syarkowi, ulama yang juga Ketua NU Serang dan Majelis Pesantren Salafi, KH Khozinul Asror, tokoh ulama Banten, serta Yenny Sucipto, Sekjen FITRA, serta Najmudin Busro, tokoh masyarakat Banten.

KH Maman menyebut, buku tersebut merupakan bentuk otokoreksi dari internal DPRD. Ananta Wahana, sang penulis buku, merupakan sosok yang digadang-gadang sebagai calon kuat Ketua DPRD Banten periode mendatang dari PDI Perjuangan.

Adapun buku yang diulas pada acara tersebut secara umum berisi komentar dan usaha Ananta Wahana menentang praktik korupsi di Banten melalui sejumlah tulisan dan aksi yang termuat di berbagai media massa selama periode 2010 hingga 2013 saat ia menjabat sebagai Anggota DPRD Banten. Ananta saat ini kembali terpilih.

KH Maman juga menyebut, DPRD yang cerdas dan terbuka membutuhkan partisipasi masyarakat yang ikut dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Langkah Ananta, kata Maman, sudah dalam jalur yang benar lewat cara merangkul semua lapisan serta membukakan akses luas bagi publik soal informasi kebijakan yang ada.

"Maka dukungan yang diperoleh Ananta pun bisa jadi lebih tajam mengontrol. Ada stigma yang sepertinya harus dihilangkan dalam mencari sosok pemimpin. Buat apa memilih pemimpin seagama jika akhirnya cenderung berbuat mudarat seperti korupsi? Perlu dipahami, korupsi itu kejahatan kemanusiaan yang kontrolnya harus lebih esensial ketimbang hal-hal lain," kata KH Maman.

Secara sederhana, ada tiga hal yang bisa diperoleh dari buku 'Melawan Korupsi di Banten' tersebut. Pertama, itu bisa menjadi starting point bagi kelembagaan DPRD yang berisi anggota baru yang terpilih untuk berani menelanjangi diri. Buku ini juga bisa menjadi role model bagi pola kepemimpinan kelembagaan untuk gemar membuka ruang ke publik atas akses informasi.

"Yang ketiga, adalah dimasukkannya unsur kearifan lokal dalam proses tersebut, hasilnya dukungan dari ulama dan kyai ke Pak Ananta bisa jadi pagar buat dia agar tak macam-macam. Jika masih tak amanah, mari sama-sama bakar bukunya dan datangi rumahnya untuk meminta pertanggungjawaban," ujar KH Maman.

Adapun pembicara lainnya, KH Khozinul Asror menekankan, cara-cara Ananta melakukan koreksi dari institusinya sendiri tak pudar. Secara tegas, KH Khozinul meminta agar dalam proses kontrol pembuatan kebijakan dan program, lebih merata, tak tebang pilih, serta konsisten.

"Ini bisa menjadi refrensi yang tepat," katanya.