Laporan Wartawan Pos Belitung Edi

TRIBUNNEWS.COM, BELITUNG -- Bupati Belitung Timur (Beltim) Basuri Tjahja Purnama tidak berminat kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Beltim pada pemilukada tahun 2015. Ungkapan kekecewaan ini diutarakan Basuri menanggapi keputusan DPR RI yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) atau dipilih oleh DPRD.

"Tahun depan saya tidak akan mencalonkan diri untuk jadi bupati lagi jika pemilihannya lewat DPRD. Saya ini jadi bupati karena rakyat yang memilih saya. Kalau bupati dipilih DPRD berarti kedudukan bupati di bawah DPRD. Ini kan tidak sejajar seharusnya sama-sama dipilih rakyat," kata Basuri, kepada bangkapos.com, Minggu (28/9/2014).

Basuri khawatir jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka kepala daerah akan berada dibawah bayang-bayang DPRD dan terus "ditekan", sehingga kinerja dan pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal. Dengan dipilih langsung oleh rakyat pemimpin bisa mendengarkan langsung aspirasi dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

"Terlepas berbagai kelebihan dan kekurangan yang ada pada pilkada langsung, alangkah lebih baik jika kekurangan yang ada dapat diperbaiki. Bukan malah sekonyong-konyong mengambil kembali hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Bagaimana mungkin bisa bilang bahwa pilkada langsung itu lebih buruk, sedangkan pilkada lewat DPRD itu lebih baik?,"jelas Basuri.

Jika masalah politik uang (money politics) yang menjadi dasar, Basuri mempertanyakan apakah ada jaminan kepala daerah yang dipilih dari DPRD tidak akan melakukan politik uang di DPRD. Ia mencontohkan mantan Wali Kota Semarang Soemarmo yang ditangkap Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tahun 2012 lalu akibat menyuap anggota oknum DPRD Semarang.

"Memang ada puluhan mungkin ratusan kepala daerah yang masuk penjara. Namun perlu diketahui oknum anggota dewan yang masuk penjara jauh lebih banyak, ribuan mungkin. Jadi kalau hanya alasan money politik dan kecenderungan pilkada langsung membuat korupsi itu tidak seluruhnya benar," papar Basuri.

Basuri membandingkan kemajuan daerah antara pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung dengan dipilih oleh dewan seperti masa orde baru atau pra-reformasi. Ia menilai jauh lebih banyak daerah yang maju jika dipimpin oleh pemimpin yang terlahir dari pilihan rakyat.

"Selama 10 tahun belakangan ini banyak terlahir pemimpin-pemimpin hebat yang berasal dari kalangan masyarakat, seperti Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Tri Rismaharini, Abang Ahok dan lain-lain. Mereka ini tidak akan jadi pemimpin jika dipilih oleh dewan. Jadi rakyat tahu apa yang mereka inginkan, bukan hanya dari kalangan elite politik," terang Basuri.

Basuri saat ini hanya menunggu keputusan Presiden RI Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono apakah bersedia menandatangi UU Pilkada tersebut. Jika presiden setuju, harapan terakhir adalah gugatan UU pada Mahkamah Konstitusi (MK).