TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA – Sekitar 20 persen dari total 54.000 sekolah/madrasah di Jatim belum mengantongi akreditasi.

Mereka kebanyakan belum pernah mengurus akreditasi sama sekali.  

Ketua Badan Akreditasi Propinsi Jatim Soeparno mengungkapkan, ada dua macam akreditasi.

Pertama, akreditasi untuk lembaga yang belum pernah mengurus serta re akreditasi atau perbaruan akreditasi yang sudah habis masa berlakunya.  

“Sebanyak 20 persen sekolah yang belum terakreditasi ini mayoritas adalah sekolah baru yang belum mengeluarkan lulusan. Tetapi ada juga yang sudah mengeluarkan lulusan,”kata Soeparno, Jumat (3/10/2014).

Sekolah lama yang belum terakreditasi kebanyakan terkendala pada pengurusan borang  akreditasi yang rumit.

Karena rumitnya pengurusan boring, tidak sedikit yang memanipulasinya.

Manipulasi itu dilakukan pada pengisian data fasilitas sekolah, ruang kelas0 dan fasilitas laboratorium.

"Hampir setiap sekolah  memalsu data sekolah. Padahal itu sangat dilarang, lagipula percuma karena kami akan memvisitasi untuk menguji kevalidan data yang disetorkan," kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya.

Untuk mengurangi sekolah/madrasah yang belum terakreditasi, tahun ini BAP Jatim tengah melakukan akreditasi terhadap 572 lembaga.

Saat ini ke 572 sekolah ini sedang menunggu visitasi.

Dalam visitasi ini akan terkuak jika ada sekolah-sekolah yang berusaha memalsukan datanya. Karena itu Soeparno mengimbau sekolah jujur dalam pengisian borang.  

“Daripada memalsukan data lebih baik membenahi delapan standar pendidikan yang ada di sekolah tersebut,”sarannya.

Delapan standar itu di antaranya, standar pendidik, standar input pembelajaran, standar sarana dan prasarana dan standar pembiayaan.