TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Polda Jatim memberangkatkan dua SSK dengan jumlah personil 210 anggota SatBrimob ke Jakarta.

Pengiriman anggota SatBrimob Polda Jatim tersebut sebagai pelaksana tugas BKO untuk pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang rencananya akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2014.

Kasat Brimob Polda Jatim, Kombes Pol Rudi Kristantyo menjelaskan, pemberangkatan personil Brimob Polda Jatim sebagai tenaga bantuan pengamanan di wilayah ibu Kota Negara Jakarta.

Dimana anggota SatBrimob tersebut akan bertugas selama delapan hari hingga selesainya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Anggota SatBrimob Polda Jatim akan bergabung dengan  Polda Metro Jaya. Untuk penempatan wilayah tugas akan diatur  langsung operasionalnya oleh Polda Metro Jaya," kata Rudi Kristantyo usai upacara pemberangkatan SatBrimob Polda Jatim di stasiun pasar Turi Surabaya, Rabu (15/10/2014).

Anggota SatBrimob yang di BKO ke Polda Metro Jaya, menurut Rudi, dibekali dengan senjata peluru hampa dan karet. Dan tidak satupun senjata dari anggota SatBrimob yang berpeluru tajam.

Selain itu, menurut Rudi, anggota SatBrimob juga dilengkapi dengan peralatan PHH dan anti anarkis serta water canon.

Hal itu untuk menghadapi jika ada aksi unjuk rasa menentang pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI terpilih.

"Pastinya, SatBrimob Polda Jatim yang di BKO ke Polda Metro Jaya telah dibekali peralatan untuk pengamanan pelantikan Presiden," ucap Rudi.

Sementara Inspektorat Pengawas Kepolisian Polda Jatim, Kombes Pol Aan Iskandar selaku inspektur upacara pelepasan personil SatBrimob mengatakan, anggota yang diperbantukan ke Mapolda Metro Jaya harus memegang teguh disiplin tugas.

Meski demikian, anggota harus mengedepankan kesabaran dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi.

"Kami tidak ingin anggota SatBrimob dari Polda Jatim berulah di Polda Metro Jaya. Makanya setiap tindakan dan perbuatan harus tetap sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada," kata Anas.

Memang, diakui Anas, pasca keluarnya keputusan DPRD tentang pilkada tidak langsung sedikit banyak telah menaikkan suhu politik di Indonesia.

Perkembangan politik tersebut harus tetap diwaspadai oleh Polri. Terlebih dalam pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden maka antisipasi terjadinya gangguan harus dilakukan sejak dini.