TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Sejak diluncurkannya mobil murah sejak awal tahun 2014 lalu, Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (DPP Organda) meminta pemerintahan baru segera memberikan insentif untuk angkutan barang dan umum.

“Kondisi kami sangat terjepit dengan diluncurkannya mobil Low Car Green Car (LCGC) yang mendapat subsidi. Sementara kami yang menyediakan angkutan masal malah kurang diperhatikan,” kata Eka Sari Loren Soerbakti, Ketua Umum DPP Organda saat ditemui disela kunjungan di ruang koleksi milik motivator Johan Yan di kawasan Jemursari, Surabaya, Selasa (28/10).

Terutama di kota-kota besar di Jawa atau angkutan umum dan barang untuk jarak pendek dan menengah.

Umumnya, pengusaha angkutan umum tidak bisa melakukan peremajaan kembali kendaraannya karena jumlah pengguna yang menurun akibat LCGC dan sepeda motor. Peralihan masyarakat yang memanfaatkan angkutan umum berkurang.

Hingga pemasukan berkurang. Pemasukan yang berkurang itu membuat hanya bisa digunakan untuk membiayai sumber daya manusia (sdm) yang menjalankannya, seperti sopir dan kenek.

“Sementara untuk biaya spare part dan peremajaan kendaraan harus ditahan-tahan dulu. Bagi pengusaha tentunya sama dengan orang lain, yang inginya pakai baju baru dan bagus pada angkutannya dibanding baju buntut dan jelek,” jelas Eka yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Lorena Transport Group itu.

Eka juga menyebutkan, meningkatnya penggunaan mobil pribadi dan sepeda motor berimbas pada inflasi dan pemborosan.

Mereka mayoritas menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Akibatnya BBM subsidi tidak tepat sasaran. Sementara saat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda motor secara total di Indonesia mencapai  Rp 200 triliun hingga Rp 700 triliun dana APBN.

“Karena mereka yang mengendarai sepeda motor dan kecelakaan, mayoritas adalah tulang punggung keluarga. Bila meninggal sia-sia di jalanan atau mengalami kecacatan, sudah pasti tulang punggung itu akan berimbas pada istri dan anak-anaknya,” lanjut Eka.

DPP Organda sendiri menyambut baik terpilihnya Ignatius Jonan sebagai Menteri Perhubungan.

Eka berharap, insentif untuk angkutan barang dan umum bisa segera diberikan.

Bentuk insetif itu tidak berupa uang atau dana subsidi, tapi bisa dengan memberikan bebas pajak bagi balik nama kendaraan untuk pengusaha.

Kemudian memberikan kebijakan yang bisa membuat masyarakat beralih ke angkutan masal.

Aidia Sutanto, Humas DPP Organda menambahkan, bila pihaknya juga sudah bertemu dengan tim transisi cabinet Jokowi-JK saat keduanya belum dilantik.

“Kami sudah mendengar adanya rencana kenaikan BBM pada November mendatang. Dan kami menolak, sebelum adanya insentif untuk pengusaha angkutan barang dan umum ini,” kata Aidia.

Selain mendesak untuk adanya insentif, DPP Organda juga berharap adanya kebijakan untuk menjamin konektifitas angkutan umum lain dengan angkutan darat.

Pihaknya juga sudah berkomunikasi secara intens dengan PT Angkasa Pura (AP), PT Pelindo, dan PT KAI, agar konektifitas antara tujuan penumpang dengan titik turun dan naik dari angkutan pesawat udara, laut, dan kereta api ini bisa dilanjutkan oleh angkutan darat masal.(sri handi lestari)