TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Sorotan DPRD Kota Surabaya terkait anggaran pengamanan cukup beralasan, karena anggota DPRD Kota Surabaya yang baru ini mendapat wanti wanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu.

Menurut Anugrah Ariyadi, wakil ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, pihaknya saat acara supevisi KPK di Gedung Grahadi, dan dihadiri ketua KPK bidang pencegahan waktu itu meminta agar hati hati untuk mengeluarkan APBD.

 "Nah seperti anggaran pengamanan ini dasarnya apa, kami kan belum jelas daripada nanti bermasalah  sekarang ini dijelaskan," ujarnya kepada Surya OnlineTribunnews.com Network, Rabu (29/10/2014).

Ia menambahkan perlunya meminta kejelasan anggaran ini agar semuanya bisa lebih berhati hati dalam penggunaan anggaran pilkada, terutama pada hal hal yang dinilai tidak perlu.

Menurut Anugrah, untuk perhelatan pilkada nanti anggaran yang dikeluarkan adalah dari APBD, beda dengan Pilpres untuk pengamanan sudah diback up dari APBN.

"Ini kan hajatan lokal, iya kalau daerah itu mempunyai anggaran kalau tidak ada bagaimana," tukasnya.

Kalau anggaran pengamanan itu jelas dan ada dasarnya, entah dari mabes atau payung hukum lainnya tidak menjadi masalah.

Sementara itu Kepala Bakesbanglinmas, Sumarno menambahkan untuk usulan  anggaran pilkada Kota Surabaya 2015, mencapai 92 miliar.

Anggaran tersebut sudah termasuk snack,  dan juga terbagi pada beberapa pos, antara lain untuk Korem Rp 226 Juta, Polrestabes Rp 10,2 M, Polres Tanjung Perak Rp 3,5 M, KPU Rp 71,6 M, Panwaslu, Rp 5 M dan Kesbang Rp 1.8 M.(wiwit purwanto)