Sekitar 821.722 Warga Miskin Jambi akan Terima KIS
Masyarakat miskin di Jambi dikabarkan akan menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat,
Editor: Budi Prasetyo
Laporan Wartawan Tribun Teguh Suprayitno
TRIBUNNEWS.COM, JAMBI – Masyarakat miskin di Jambi dikabarkan akan menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat, kartu ini untuk membantu masyarakat ekonomi rendah mendapatkan pelayanan kesehatan, yang biayanya ditanggung pemerintah.
KIS hampir tak ada bedanya dengan produk layanan kesehatan yang digagas pemerintahan sebelumnya, seperti Jamkesmas. KIS juga terintegrasi dengan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang kini dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.
Fahrurrazi Kasi Pemeliharaan Kesehatan mengatakan Peraturan Presiden tentang jaminan kesehatan nomor 12 tanun 2013 yang kemudian direvisi menjadi nomor 111 tahun 2013, menjelaskan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan di bagi menjadi dua kelompok.
“Pertama penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI) dan yang kedua bukan penerima bantuan iuran kesehatan atau non PBI,” katanya, Kamis, (6/11).
Dirinya juga menjelaskan bahwa yang termasuk dalam kelompok non PBI meliputi PNS, TNI, POLRI, Pejabat negara, pegawai pemerintahan bukan pegawa negeri, pegawai swasta dan pekerja lain yang menerima upah. Sedangkan kelompok penerima bantuan yakni masyarakat miskin, yang rata-rata pemegang kartu Jamkesmas.
“Dalam aturan PP nomor 101 tahun 2012, bahwa masyarakat miskin dan tidak mampu preminya itu dibayarkan oleh pemerintah, yang jumlahnya ada 67,4 juta jiwa di Indonesia,” katanya.
Sementara untuk masyarakat miskin di Jambi sesuai hasil pendataan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2011, sebanyak 821.722 jiwa, yang kesemuanya kata Fahrurrazi merupakan anggota Jamkesmas. Mereka, lanjut Fahrurrazi yang kemudian akan menerima Kartu Indonesia Sehat dari pemerintah.(baca :Kartu Indonesia Sehat Jokowi Apa Dampaknya bagi BPJS ...)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.