Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda Asli Nuryadin ynag mengaku sedang berada di Malang, ketika dikonfirmasi, Rabu (12/11) mengaku terkejut seputar adanya angka anak putus sekolah yang mencapai 40ribu tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Firdaus Akbar, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda, dalam acara Rapat kordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Sosialisasi Pelaksanaan PPLS 2014 di rumah jabatan Walikota Samarinda, Rabu (12/11) mengatakan, jumlah anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan di Kota Samarinda mencapai 40 ribu jiwa.

Dalam kesempatan tersebut, Firdaus juga mengungkapkan bahwa dari total penduduk Kota Samarinda yang hampir mencapai 1 juta jiwa, sebanyak 36.600 jiwa diantaranya tergolong warga yang hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan.

Penghasilan 36.600 warga ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan (kemiskinan absolut).

"Tapi saya akan teliti lagi, seperti apa. Kalau saya kira (anak putus sekolah) adalah. Tapi angkanya kecil sekali," kata Asli Nuryadin, Kadisik Samarinda.

Pasalnya kata Asli, saat ini di seluruh Samarinda ada sebanyak 168ribu siswa. Dan jika ada ada sebanyak 40ribu anak putus sekolah, maka sudah bisa dibayangkan bagaimana tidak kondusifnya kondisi Kota Samarinda.

"Tidak bisa bersekolah itu, saya yakin bukan karena putus sekolah, ya kan. Kalau dia sudah bersekolah putus, itu pasti ribut itu masalahnya," kata Asli.

Namun perlu digaris bawahi kata Asli, ada perbedaan antara istilah anak putus sekolah karena faktor ketidakmampuan salah satunya dari sisi ekonomi, atau memang anak atau orangtua tidak mau anak pada usia sekolah mengenyam pendidikan.

Selama ini juga menurutnya, jika ada warga yang melapor mengaku tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, selalu dicarikan solusi agar anak tetap bisa bersekolah.

"Misalnya masalah ekonomi dia tidak sanggup, kita urus dengan pihak sekolah," kata Asli.

Namun terlepas dari jumlah tersebut kata Asli, dirinya akan menindaklanjuti instruksi Wakil Walikota Samarinda Nusyirwan Ismail untuk membuat posko-posko anti putus sekolah.

"Saya belum kordinasi sama teman-teman. Tapi prinsipnya begini, posko itu nanti kita akan kordinasi dengan bapak dan ibu camat atau lurah. Apakah tempatnya nanti di kecamatan, kelurahan, atau di UPTD Kecamatan kita," kata Asli.

Pada kesempatan ini Asli juga menyampaikan, jika ada anak usia sekolah yang bermasalah dengan pendidikan terkait pembiayaan bisa langsung menghubungi UPTD yang ada di 10 Kecamatan di Samarinda.

Jika memang ada orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya karena sudah terlebih dahulu merasa "tidak mampu", agar menepis pemikiran-pemikiran seperti itu.

Saat ini kata Asli, sudah ada bantuan untuk warga tidak mampu untuk pendidikan. Tapi tetap saja, anak usia sekolah harus terdaftar dulu menjadi siswa di sekolah.

"Ada beasiswa untuk orang tidak mampu. Tapi itu mereka sekolah baru dideteksi," kata Asli.