Laporan Wartawan Tribun Timur, Chaerul Fadli

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Seruan aksi mogok nasional dari DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang berlangsung Rabu besok, tak digubris Organda Sulsel.

Ketua organda Sulsel, Opu Sidiq mengungkapkan, Organda Sulsel tidak bakal terlibat dalam aksi mogok nasional sbagai bentuk protes tersebut.

"Kita tidak ikut mogok nasional. Pertimbangannya untuk kepentingan bisnis pengusaha jasa angkutan darat," kata dia, Selasa (18/11/2014).

Menurutnya, kondisi perusahaan jasa angkutan dan transportasi darat di Sulsel tak bisa disamakan dengan daerah lain seperti Jawa. Namun, pihaknya juga tak bisa melarang sejumlah supir angkutan kota yang melangsungkan aksi mogok paska kenaikan bbm bersubsidi.

"Itu mungkin lampiasan kekesalan mereka. Kita tidak bisa larang itu," katanya.

Hasil Musyawarah Kerja Nasional DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) 2014 di Semarang memutuskan, pihaknya akan berhenti beroperasi terhitung sejak Rabu (19/11) pukul 00.00. Penghentian operasi ini berskala nasional, dari Sabang hingga Marauke.

Langkah ini sebagai bentuk protes atas sikap pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Ini sebagai bentuk keprihatinan Organda. Ketidakberpihakan pemerintah terhadap angkutan umum sangat terlihat," kata Ketua Umum DPP Organda, Eka Lorena Surbakti, kepada Kompas TV yang dilansir Kontan.co.id, Senin (17/11).

Eka mengatakan, pihaknya telah mengomunikasikan protes ini kepada Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.