Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Masyarakat Bali Lebih Pilih Revitalisasi Daripada Reklamasi

Revitalisasi sepertinya menjadi pilihan jalan tengah bagi penanganan Teluk Benoa

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Masyarakat Bali Lebih Pilih Revitalisasi Daripada Reklamasi
Edwin Firdaus/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jajak pendapat masyarakat yang digelar Indo Survey dan Strategy di Provinsi Bali terkait dengan isu Teluk Benoa menyebutkan masyarakat di Pulau Dewata itu lebih menerima kebijakan revitalisasi dari daripada kebijakan reklamasi terhadap Teluk Benoa.

Pasalnya, dari 600 responden, sebanyak 53.2 persen lebih memilih revitalisasi. Sementara hanya 5 persen reklamasi. Sedangkan menolak reklamasi 32.4 persen dan 9 persen sisanya menyatakan tidak tahu.

Namun, jika masyarakat ditanyakan memilih revitalisasi atau menolak reklamasi/revitalisasi, mayoritas di Bali atau sebanyak 65 persen juga memilih dilakukan revitalisasi. Adapun 32 persen menolak reklamasi maupun revitalisasi dan 3 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

"Revitalisasi sepertinya menjadi pilihan jalan tengah bagi penanganan Teluk Benoa, kalau melihat data yang kami peroleh. Karena pilihan ini lebih kuat daripada opsi reklamasi atau menolak reklamasi," kata Hendrasmo, Direktur Eksekutif Indo Survey dan Strategy, di Bumbu Desa di Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Hendrasmo menambahkan, berdasarkan risetnya juga, sebanyak 45 persen adalah mereka mendukung revitalisasi karena ingin meningkatkan lapangan kerja. Lalu, 22 persen beralasan meningkatkan perekonomian di Bali.

Sedangkan yang menolak revitalisasi karena akan merusak mangrove berjumlah 46 persen. Sisanya atau 22 persen, adalah mereka yang menyatakan revitalisasi akan meningkatkan abrasi laut.

"Walaupun mayoritas masyarakat di Bali menilai daerahnya lebih maju daripada daerah lain, tapi sebanyak 31.4 persen responden menyatakan kurangnya lapangan pekerjaan masih menjadi persoalan penting yang harus dipecahkan, menyusul biaya pendidikan dan kesehatan serta persoalan infrastruktur," ujarnya.

Berita Rekomendasi

Menurut Hendrasmo, jejak pendapat ini dilakukan pada awal bulan November 2014, di sembilan kabupaten/kota Bali melalui wawancara tatap muka dengan 600 responden. "Menggunakan metode MSRS dan memiliki tingkat kesalahan kurang lebih 4 persen," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas