Ia mengungkapkan, ratusan manusia perahu juga melakukan aktivitas penangkapan ikan jenis tertentu yang punya nilai tinggi, seperti anak ikan hiu, lumba-lumba, ikan pari hingga kerang.

"Mereka juga melakukan aktivitas penangkapan ikan yang tidak dikonsumsi masyarakat lokal tapi punya nilai jual tinggi di Malaysia, sehingga mereka menjual ke sana," bebernya.

Lantas apa langkah yang akan diambil pemerintah? "Yang jelas kami tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Dan kalau ada indikasi pelanggaran hukum di wilayah Indonesia maka kepolisian akan memprosesnya," jawabnya.

Keputusan secara definitif, kata Sudirman, menjadi kewenangan Kementerian Luar Negeri, karena ini menyangkut hubungan antarnegara.

"Tapi data yang kita peroleh di lapangan menjadi acuan untuk dipaparkan dengan pihak Malaysia," imbuhnya.

Sudirman menambahkan, Indonesia telah membangun komunikasi dengan Malaysia untuk mencari solusi penanganan orang asing ini.

"Kemenlu sudah bangun komunikasi, pihak Malaysia sudah datang ke sini tapi mereka menyatakan mereka bukan warganya, pernyataan itu tidak bersifat final. Kemenlu akan kembali melakukan pertemuan membahas penyelesaian kasus seperti ini," tandasnya.

Hal senada juga dikemukakan oleh Bupati Berau Makmur HAPK. Dalam kasus ini, penanganannya menjadi tugas pemerintah pusat, mengingat keberadaan orang asing di Kabupaten Berau juga menyangkut hubungan antar negara. (Budi Hartono/Geafry Necolsen)