Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Anjal-Difabel Dapat Kartu Indonesia Pintar, Jangkau 160.000 siswa di Jatim

"Nanti menteri akan mengeluarkan SK pencairannya,"terang Rajesh saat ditemui di Surabaya, Rabu (26/11/2014).

zoom-in Anjal-Difabel Dapat Kartu Indonesia Pintar, Jangkau 160.000 siswa di Jatim
TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Walikota Solo calon Gubernur DKI Jakarta Ir Haji Joko Widodo yang disapa Haji Jokowi, dalam acara undangan warga setempat, tunjukan dua kartu yaitu Kartu Sehat dan Kartu Pintar pada warga RT 001 RW 06, Jalan Sanusi Ujung, Kelurahan Cipulir, Kec Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (17/6/2012). Warga meminta Jokowi atasi banjir di tempat ini, sekolah gratis dan berobat gratis. (TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO) 

Besarnya KIP sama persis dengan bantuan siswa miskin yang sudah dua tahun berjalan.

Untuk SMA mendapatkan Rp 1 juta per tahun, SMP Rp 700.000 per tahun dan SD Rp 600.000 per tahun.

Pilot Project KIP di Jatim akan menyasar 160.000 anak usia sekolah, 900 diantaranya dari Kota Surabaya dan Banyuwangi.

Siswa sasaran KIP ini akan diperluas jangkauannya pada tahun 2015 mendatang.

Bagaimana dengan siswa miskin yang belum tercover KIP, menurut Rajest pihaknya akan melakukan evaluasi dalam proses pencairannya.

Bisa jadi akan ada kuota tambahan seperti halnya mekanisme formulir usulan sekolah (FUS) yang dilakukan tahun lalu.

Mekanisme FUS dikeluarkan karena penyerapan BSM sangat rendah, hanya 62 persen.
Sementara yang memakai FUS mencapai 38 persen.

Berita Rekomendasi

"Apakah nanti ada mekanisme FUS, lihat evaluasinya pertengahan tahun depan,"katanya.

Rajesh memastikan KIP ini tidak akan berbenturan dengan program lain seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). KIP bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa seperti membeli buku atau biaya transportasi ke sekolah.

Sementara BOS sudah ada alokasi kegiatan yang akan dibiayai.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun berharap semakin banyak anak miskin yang terjangkau program ini.

Karena itu, dia berharap sekolah dan kabupaten/kota untuk antusias melakukan pendataan siswa-siswanya.

"Kalau dibutuhkan kami memiliki data yang sangat lengkap dari penerima bantuan siswa miskin (BSM) tahun ini,"kata Harun saat ditemui di kantornya, Senin (26/11/2014).

Harun juga berharap lembaga pendidikan informal/nonformal untuk merespon kebijakan ini dengan memberikan kesempatan siswa putus sekolah untuk bergabung di lembaganya.

Halaman
123
Sumber: Surya
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas