TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Koalisi Mucikari Bersatu (KMB) menyampaikan lima pernyataan sikap terkait kondisi pascapenutupan tujuh lokalisasi di Kabupaten Malang, Jumat (28/11/2014).

Pernyataan ini menyikapi penutupan lokalisasi dirasakan sebagai pemaksaan. Padahal selama bertahun-tahun lokalisasi itu dijadikan ladang untuk mencari nafkah. Lima pernyataan sikap itu adalah:

1. Menolak penutupan lokalisasi tanpa solusi
2. Menolak adanya diskriminasi terkait perizinan alihfungsi menjadi sentra hiburan, kafe dan penginapan dll
3. Menagih janji bupati terkait program pemberdayaan PSK dan bantuan alat kerja kepada PSK
4. Bupati harus mengevaluasi SKPD yang melakukan pelatihan secara asal-asalan
5. Kepada DPRD Kabupaten Malang turut memperjuangkan nasib kami sebagai warga Kabupaten Malang.

"Penutupan lokalisasi dipaksakan, tanpa persiapan matang dengan solusi yang ditimbulkan dari dampak itu," jelas Nasip Hermanto, Koordinator KMB.

Berbeda dengan PSK yang bisa mencari lokasi lain dengan cepat, tidak bagi mucikari dan profesi lain yang bergantung pada kegiatan di lokalisasi.

"Program yang dilaksanakan seperti pemberian keterampilan hanya formalitas," katanya.

Pemberian materi keterampilan sekitar dua jam juga tidak akan memberikan dampak signifikan.

Pengakuan mereka, bantuan peralatan yang pernah dijanjikan juga tidak ada. Yang dititipkan ke warga Suko adalah peralatan untuk praktik kerja beberapa waktu lalu.