TRIBUNNEWS.COM, KUDUS- Pengadaan mobil dinas (mobdin) baru bagi pimpinan dewan, dengan pagu anggaran lebih dari Rp1,4 miliar, dinilai hanya mengedepankan gengsi semata. Tolok ukur pengadaan bukan lagi fungsi dan kebutuhan.

"Lebih mengikuti tren mobil baru, dan gengsi pimpinan dewan, yang harus tampil layaknya pejabat perlente. Ini bentuk ketidakpekaan sosial dari sosok wakil rakyat," kata Koordinator Milisi Penyelamat Uang Rakyat (M-PUR), Slamet Machmudi, Rabu (17/12).

Disampaikan, harusnya para wakil rakyat lebih peka terhadap permasalahan sosial dari yang diwakilinya.

Menurut dia, dampak kenaikan BBM bagi rakyat, pembangunan infrastruktur yang belum merata, dan potensi ancaman bencana alam, harusnya menjadi prioritas yang dipikirkan.

"Kepekaan para pimpinan dewan di Kudus saat ini mencapai titik terendah," kata pria yang karib disapa Mamik ini.

Terlebih, sambung dia, terdapat defisit dalam APBD 2015, sebesar Rp 239,79 miliar.

Selain itu, proses penanggaran APBD 2015 masih jauh dari transparansi dan peran serta masyarakat, sehingga kegiatan kegiatan ataupun proyek tidak mendasarkan kebutuhan dan prioritas.

Terpisah, Ketua DPRD Kudus, Mas'an, secara tegas membantah tudingan M-PUR. Menurutnya, pengadaan mobil dinas sudah melalui kajian mendalam. (*)