Korban Tragedi 27 Juli Hadiri Kongres PDIP
Hingga saat ini, proses hukum dan rasa keadilan masih belum dirasakan para korban tragedi 27 Juli 1996.
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribun Bali, Putu Candra
TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Hingga saat ini, proses hukum dan rasa keadilan masih belum dirasakan para korban tragedi 27 Juli 1996.
Mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerukunan 124 Korban Peristiwa 27 Juli 1996 ini, datang ke Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menyuarakan aspirasi mereka.
"Selain mengikuti kongres, kami juga ingin menyampaikan aspirasi kepada ketua umum Ibu Megawati Soekarnoputri. Intinya selama ini belum ada rasa keadilan kepada korban kekerasan 27 juli 1996," jelas Wawan Kuswanda (38) yang menjadi korban saat ini.
Wawan juga mengatakan para korban yang hadir mencapai puluhan dan berasal dari berbagai daerah.
"Yang dipastikan datang berjumlah 30 orang dari Bekasi, Bogor, Tanggerang, Bantul dan Jakarta," ungkapnya.
Seperti diketahui, peristiwa 27 juli adalah tragedi berdarah di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Kerusuhan ini merenggut 5 nyawa, 149 luka-luka.
Komnas HAM menyatakan bahwa telah terjadi sejumlah pelanggaran HAM. Namun, sampai sekarang belum ada titik terang kasus ini, dan sampai saat ini juga belum ada satupun tersangka yang digiring ke meja hijau.
Tragedi berdarah ini berawal dari ketidaksetujuan Orde Baru dengan terpilihnya Megawati Soekarno Putri menjadi Ketua Umum PDI. Soeharto ingin mendudukkan kembali Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Akhirnya ada ribuan massa yang diduga digerakkan oleh Soerjadi maupun orde Baru untuk mengambil paksa kantor yang terletak di Jalan Diponegoro tersebut.
Tidak terima, pendukung Megawati melakukan perlawanan, bentrokan pun tak terelakan yang berujung pada korban jiwa. Menurut laporan Komnas HAM, aksi penyerbuan tersebut merupakan garapan Markas Besar ABRI dan Kasdam Jaya. Fakta serupa juga terungkap dalam dokumen paparan Polri tentang penyelidikan Kasus 27 juli di Komisi I dan II DPR-RI pada tahun 2000 lalu.