Warga Eks Lokalisasi Dolly Diberi Pelatihan 4 Keterampilan
Pelatihan yang diberikan terbagi dalam 4 jenis, yakni memasak, menjahit, membatik serta membuat handycraft.
Editor: Husein Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Sejak ditutup pada Juni 2014, lahan lokalisasi eks Dolly terus dibenahi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Selain melakukan perbaikan infrastruktur, Pemkot juga melakukan pembinaan dan pelatihan pada warga yang terdampak lokalisasi di sekitar gang Jarak itu.
Seperti yang dikatakan Kepala Bappemas KB Surabaya Nanis Chairani saat ditemui di gedung DPRD kota Surabaya.
“Pelatihan yang diberikan terbagi dalam 4 jenis, yakni memasak, menjahit, membatik serta membuat handycraft. Ini dilakukan setiap bulan dan gratis justru mereka kami berikan uang transport sebesar Rp 25.000,” ungkap Nanis.
Ia menjelaskan pemkot secara kontinuitas memberikan pemahaman serta pelatihan keterampilan khusus bagi warga. Sejauh ini sudah ada 100 orang yang ikut dari 19 kelurahan yang ada di Kecamatan Sawahan.
Namun Nanis mengeluhkan masih banyak warga yang tidak berminat. Sehingga Pemkot cenderung menanyakan dulu pada warga mengenai pelatihan yang mereka butuhkan dan inginkan.
Meski demikian, pemkot juga terkendala hal lain, yakni hanya bisa memberikan pelatihan tanpa memberikan bantuan modal pada mereka. Terkecuali untuk pelatihan menjahit, Pemkot sedang mengusahakan bantuan modal dengan mencarikan Corporate Social Responsibility (CSR).
Dilain pihak, Sekretaris kota Pemkot Surabaya Hendro Gunawan juga mengatakan sedang berupaya melakukan pembebasan lahan. Sebab pada 18 Juni 2015 merupakan peringatan 1 tahun penutupan lokalisasi itu.
“Kami akan bebaskan lahan sebanyak-banyaknya, silahkan bagi warga yang berkenan untuk menjual tanahnya pada kami akan langsung diakuisisi menggunakan APBD,” kata Hendro.
Pemkot sudah mengucurkan dana sebesar Rp 65 miliar untuk revitalisasi sekaligus pembebasan lahan. Namun menurutnya perlu tambahan lahan lagi agar dapat membangun fasilitas umum di daerah itu, seperti sekolah, kantor polisi, posyandu dan puskesmas. Pembebasan lahan itupun harus dilakukan secara bertahap untuk kelancaran integrasi kampung.
Selain diberikan pembinaan dan dibangunakan fasilitas umum, warga disana juga akan menikmati infrastruktur yang akan diperbaiki. “Tujuannya supaya jejak prostitusi bisa sepenuhnya pudar, tak bersisa,” tambah Hendro.