Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hermawan Endra Wijonarko

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Pemerintah diminta meninjau ulang rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di tanah air. Hal itu karena, masih tingginya resiko keamanan terkait dengan rencana tersebut.

Mantan Menteri Energy Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, menilai pengembangan energi terbarukan oleh negara-negara di dunia justru saat ini lebih banyak berfokus pada pengembangan energi yang berasal dari gas, matahari, serta panas bumi.

Sementara pemenuhan kebutuhan energy melalui pembangunanan PLTN tidak banyak kemajuan. Apalagi sangat terkait dengan situasi keamanan serta politik suatu negara.

Dalam laporan The World Energy Outlook, lanjut dia, pengembangan energi nuklir paling rendah. Hal ini karena yang terjadi di Chernobyl serta Jepang.

"Sekarang juga yang jadi isu global adalah Iran. Karena untuk mengubah nuklir dari energi pembangkit listrik menjadi senjata itu sangat mudah," kata Purnomo Yusgiantoro pada acara seminar nasional optimalisasi pengelolaan energi untuk menjamin ketahanan energi di Universitas Dipenogoro Semarang, Senin (15/6).

Purnomo meminta pemerintah dan DPR meninjau kembali rencana pembangunan PLTN sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 79 Tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional.

Dalam aturan itu, pengembangan tenaga nuklir merupakan alternatif terakhir, sehingga pemerintah harus mengedepankan energy terbarukan lainnya seperti memanfaatkan kondisi geografis.

"Indonesia berada di negara tropis yang energi mataharinya banyak. Kemudian merupakan negara kepulauan juga bisa mengedepankan tenaga angin serta biodiesel," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional, Herman Darnel Ibrahim, menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan energy yang terus meningkat saat ini pemerintah seharusnya lebih fokus pada penggunaan batubara dan gas. Pasalnya kedua komoditas itu lebih murah dibandingkan PLTN.

"Membangun PLTU batubara itu biayanya sepertiga dibandingkan kalau membangun PLTN. Apalagi Indonesia punya batubara yang bisa sampai tahun 2100. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sampai 2050 saja tidak perlu bangun PLTN," paparnya. (*)