M Hasan, Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur, menambahkan, para petani sangat mendukung target tersebut.

Pihaknya bersedia memanfaatkan teknologi yang diberikan untuk menggenjot produksi garam dan meningkatkan kualitas garam rakyat agar diterima sebagai garam industri.

"Karena impor garam yang disebutkan untuk industri itu sudah merembes ke garam konsumsi sehingga kami dirugikan. Saat ini harga garam dari petani masih dibawah HPP karena kalah dengan garam impor yang merembes," kata Hasan.

Petani garam berharap, pemerintah juga mengeluarkan regulasi untuk mengamankan produksi garam rakyat. Selain itu juga diharapkan adanya lembaga uji kualitas garam yang independen.

Dengan demikian, bisa menunjukkan kualitas yang benar dari hasil produksi garam rakyat sehingga harga bisa sesuai Harga Pembelian Petani (HPP) garam dengan harga Rp 750 per Kg.

"Saat ini masih berkisar pada Rp 350 hingga Rp 400 per Kg. Masih rendah dengan alasan kualitas yang belum sesuai kualitas tertinggi HPP," lanjut Hasan.

Selain itu, pihaknya juga mendesak PT Garam segera melakukan pembelian garam rakyat sebagai bahan baku industri. PT Garam juga berencana membangun pabrik pengolahan garam rakyat untuk garam industri.

Direktur Utama (Dirut) PT Garam, Usman Perdanakusuma, mengakui, pihaknya menanti pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mengembangkan pabrik pengolahan garam dan pembelian garam rakyat serta pengembangan lahan.

"Dengan dana PNM itu, target kami juga bisa mendukung target swasembada garam industri hingga bisa menghentikan garam impor," jelasnya.

PMN untuk PT Garam Tahun 2015 senilai Rp 300 miliar, Rp 222 miliar dialirkan untuk penyerapan garam rakyat dan stabilisasi harga garam ketika terjadi penurunan di tingkat petani.

Kemudian Rp 68 miliar dianggarkan untuk membangun pabrik garam olahan berkapasitas 60.000 ton di Camplong, Madura dan Rp 7 miliar lainnya dialokasikan untuk pengembangan geomembran dan teknologi on-farm.

Sisanya untuk persiapan pengembangan lahan 5.000 ha di Kupang.