Kades di Tanjabbar Jambi Kelimpungan Dengar Dana Gema Desa Dipangkas
beberapa desa sudah melakukan kegiatan menggunakan dana talangan sebelum dana di cairkan, dengan asumsi bahwa dana Gema Desa akan dicairkan 100 persen
Editor: Wahid Nurdin
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Awang Azhari
TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Program Gema Desa yang kesuksesannya di tahun 2014 dianggap sangat baik dibanding beberapa program lain kini menjadi perhatian dari seluruh kepala desa, pasalnya menurut kabar yang mereka terima rencananya besaran anggaran per desa akan dikurangi.
Seperti disampaikan Wakil Ketua Satu Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Tanjab Barat, Muholid, yang juga Kades Jati Emas Kecamatan Bram Itam. Kabar ini menurutnya sangat santer di kalangan kepala desa.
Karena itu rencananya APDESI akan silaturahmi ke Bupati Usman Ermulan, sekaligus menanyakan perihal rencana pengurangan alokasi Gema Desa, yang sebelumnya per desa akan mendapatkan Rp 360 juta menjadi Rp 200 juta.
"Kami dari APDESI berharap program yang di tahun 2014 sangat berhasil ini dipertahankan, tentunya sangat berharap tidak dikurangi," kata Muholid.
Keinginan untuk mempertahankan dan menolak pengurangan estimasi alokasi dana Gema Desa kata dia memiliki berbagai alasan.
Pertama, program ini sudah banyak dicontoh daerah lain, dan keberhasilannya dalam membangun desa sangat optimal.
Infrastruktur yang bertahun-tahun tak tersentuh bahkan ada desa tak memiliki kantor, kini fasilitas itu terpenuhi.
Selain itu ada beberapa desa yang sudah melakukan kegiatan menggunakan dana talangan sebelum dana di cairkan, dengan asumsi bahwa dana Gema Desa ini pasti akan dicairkan 100 persen.
"Diantaranya Desa Lubuk Sebontan, Kecamatan Muara Papalik, kadesnya menyampaikan kepada kami telah melaksanakan kegiatan mencapai 80 persen," ulas dia.
Harapan APDESI lanjutnya, karena defisit ada pengurangan minimal seperti tahun lalu, di mana dana Gema Desa masih menyisakan Rp 300 juta.
"Ini program yang memiliki perencanaan sangat matang, bisa disebut program paling merata, setiap desa dan kelurahan dapat, tidak ada satupun yang tertinggal untuk melaksanakan," ucapnya penuh antusias.
Informasi pengurangan ini berkembang di APDESI ketika melakukan pembicaraan dengan pihak BKBPMP (Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) Tanjab Barat, yang tak lain merupakan SKPD menaungi program Gema Desa.
"Makanya semua kades jadi resah juga," pungkas dia.