TRIBUNNEWS.COM, LUMAJANG - Ketua Panja Minerba Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali mengungkapkan kecurigaannya terkait kondisi pertambangan pasir di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

Saat meninjau lokasi, politikus PKB itu melihat kondisi pertambangan yang merusak lingkungan, tak terkecuali sawah warga.

"Alat-alat dan kerusakan yang ditimbulkan tidak mungkin dilakukan oleh penambang tradisional," kata Syaikhul, Jumat (2/10/2015).

Ia mencurigai, ada pihak yang membekingi partambangan di Selok Awar-awar.

Bukti itu diperkuat dengan disitanya dua alat berat oleh polisi. Dua alat berat itu berada di Alun-alun Kabupaten Lumajang saat ini.

"Informasi yang kami dapat, beberapa alat berat sudah dibawa lari," tambahnya.

Komisi VII mengupayakan peninjauan lebih dalam untuk menemukan aktor sentral di balik semua itu. Penahanan Kepala Desa Selok Awar-awar Haryono dinilai bukan menjadi titik akhir dari proses penyelidikan.

"Kami dalami keterlibatan pihak lain karena fokusnya illegal mining. Untuk pidana, itu kewenangan polisi. Tapi beberapa indikasi yang kami temukan di lapangan indikasinya demikian (keterlibatan pihak lain)," ujarnya.

Menindak lanjuti temuannya itu, Komisi VII DPR RI akan memanggil pihak terkait seperti Badan Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM serta kepala daerah dan pejabat terkait.

"Tidak menutup kemungkinan memanggil gubernur," paparnya.

Komisi VII DPR RI mengaku tidak pernah mendengar konflik pertambangan pasir sebelumnya. Pun, saat ditanya tentang banyaknya pertambangan pasir di Indonesia, mereka tidak mengetahui secara pasti.

Mereka mengandalkan data yang ada di ESDM. Namun, sejauh ini Komisi VII tidak pernah menemui data di ESDM. Itu membuat mereka kesulitan melakukan pengawasan dan peninjauan.

"Kami belum pernah mendengar. Kami akui, kami baru dengar setelah ada peristiwa Salim Kancil ini. Dan ini masukan yang sangat luar biasa. Hari ini, di Panja Komisi membahas kemungkinan untuk moratorium tambang di seluruh Indonesia," kilah Syaikhul.