TRIBUNNEWS.COM, JOMBANG - Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Sumber Daya Laut, Rizal Ramli meminta pejabat negara jangan membela kepentingan asing.

Justru sebaliknya, pejabat harus membela kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.

Itu disampaikan Rizal usai menghadiri wisuda sarjana di kampus Unhasy (Universitas Hasyim Asyari) Tebuireng, Kabupaten Jombang, Minggu (8/11/2015).

Menurutnya, kalau pejabat tidak membela kepentingan asing, kesejahteraan rakyat akan segera meningkat.

"Bangsa kita paling kaya sumber daya alam. Hijau dan indah. Tapi sayang kesempatan emas itu hilang begitu saja. Rakyat tidak dapat apa-apa. Justru rakyat banyak yang miskin. Semua terampas kepentingan asing. Makanya para pejabat jangan membela kepentingan asing," cetus Rizal.

Rizal mengatakan, melawan dominasi asing itu sebenarnya sudah dilakukan oleh ulama NU (Nahdlatul Ulama). Terbukti dengan dikeluarkannya Resolusi Jihad oleh pendiri NU, KH Hasyim Asyari.

Lewat resolusi itu pula warga Surabaya dan sekitarnya bertaruh nyawa dalam pertempuran 10 November 1945.

"Saat itu banyak tokoh NU gugur. Saya ingin mengingatkan tentang sejarah itu. NU sudah memulai puluhan tahun lalu. Jadi saat ini tidak boleh lagi ada pejabat membela kepentingan asing," ulangnya.

Sebelum hadir di acara wisuda Unhasy, menteri yang kerap membikin pernyataan kontroversi ini menyempatkan diri berziarah ke makam KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Rizal didampingi pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang yang juga Rektor Unhasy KH Solahuddin Wahid (Gus Sholah).