Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Budi Rahmat

TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU- Pengamat Politik dan Hukum Tata Negara Dr Mexasai Indra menilai ada beberapa hal yang bisa ditarik dari proses pelantikan empat kepala daerah se Provinsi Riau.

Menurut Dosen Universitas Riau ini, efesiensi menjadi hal yang sudah dipikirkan jauh-jauh hari oleh pemerintah pusat.

Selama ini Gubenur memang begitu dipusingkan dengan proses pelantikan oleh masing-masing kabupaten/kota.

Kemudian dengan berkumpulnya kepala daerah di satu tempat dan dilantik langsung oleh gubernur, maka itu menjadi ruang bagi Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk melakukan konsolidasi.

Artinya, gubernur juga harus menekankan bahwa pejabat daerah di kabupaten/kota tidak lepas dari pengawasannya.

Jika selama ini undang-undang tentang otonomi daerah acap kali menjadikan gubenur lost control, maka dengan seduduknya gubenur dan walikota serta bupati, akan mempertegas posisi gubernur.

Menjadi momentum spirit bagi gubenur untuk memperkuat posisinya.

Paska pelantikan juga menjadi momen yang mesti harus diwaspadai.

Artinya, pejabat yang sudah terpilih jangan sampai melakukan soft birokrasi.

Dimana nantinya bisa mencuatkan persoalan-persoalan baru terkait pengangakatan pejabat-pejabat khususnya esselon II.

Tak dipungkiri bahwa pengangkatan pejabat esselon tersebut akan sangat lekat dengan pendekatan politik. Jadi kepala daerah mesti amanah.

Menengedepankan kepentingan untuk rakyatnya dibandingkan kepentingan pribadi.

Provinsi Riau resmi melantik empat kepala daerah, Rabu (17/2/2016).

Keempat kepala daerah yang dilantik yakni, Kota Dumai, Kabupaten Meranti, Bengkalis serta inderagiri Hulu.

Pelantikan dilaksanakan di Gedung Daerah Provinsi Riau Jalan Diponegoro, Pekanbaru. (*)