Laporan wartawan Surya, Nuraini Faiq

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA  -  Jalan Tol Surabaya - Mojokerto atau biasa disingkat jalan Tol Sumo terpaksa dibangun persis di atas sekaligus mengepung bangunan masjid di wilayah Sepanjang, Sidoarjo, Jawa Timur.

Direktur Utama PT Marga Nujyasumo Agung (MNA), Budi Pramono, menyatakan, jalur tol terpaksa melintasi masjid itu karena jika melintasi titik sekitarnya cukup berisiko.

"Ya antara lain tanahnya gembur," kata Budi Purnomo di Surabaya, Kamis (24/3/2016).

Budi Purnomo mengaku akan mencari jalan terbaik untuk mengatasi masalah tersebut.

Seperti terlihat pada foto di atas, jika pembangunan jalan tol tersebut diteruskan, logikanya harus membongkar bagian atas masjid.

Sebelumnya, Budi Purnomo juga mengeleluh ke anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo, atas makin liarnya harga tanah untuk lahan tol Surabaya-Mojokerto (Sumo).

Tak terkendalinya harga tanah menjadikan sejumlah seksi pengerjaan tol ini terhambat.

"Kami sampai kewalahan dan tekor untuk anggaran tahun ini. Yang paling di luar nalar adalah harga tanah. Mbok ya kepala daerah, bupati dan wali kota ikut membantu mengendalikan harga tanah ini," kata Budi.

MNA adalah operator sekaligus pelaksana proyek Tol Sumo. Mereka mengerjakan proyek tol bersama PT Wijaya Karya.

Sejumlah ruas yang rencananya untuk proyek jalan tol gagal dibebaskan. Harga tanah saat ini sudah dipatok Rp 1 juta per meter. Naik liar berkali lipat dari sebelumnya.

Tol Sumo terdiri dari empat seksi yaitu seksi IA, Waru-Sepanjang. Kemudian seksi IB, Sepanjang-Western Ring Road (WRR) Surabaya. Seksi II, WRR-Driyorejo Gresik. Seksi III yaitu Driyorejo-Krian.

Untuk Tol Sumo seksi IA telah beroperasi lebih dahulu pada 2011. Sementara untuk seksi IB, II dan III sepanjang 16 kilometer sedang dalam tahap pengadaan tanah. Sementara konstruksi juga baru dimulai sambil menunggu pembebasan lahan.

Hambatan Tol Sumo yang melintasi Driyorejo, Krian, dan Surabaya di Lingkar Luar Barat, saat ini terkendala masalah klasik pembebasan lahan. Akibatnya, pengerjaan proyek pun terhambat.

"Untuk pembangunan fisik proyek tol belum ada 1 persen," kata Budi.

Saat ini, sebanyak 142 bidang tanah dan lahan di seumlah desa yang belum bisa dibebaskan. Ini lantaran harga tanah melejit dengan dalih NJOP. Akibatnya PT MNA kehabusan dana. Kekuranng anggatran ini mencapai Rp 310 miiar.

"Bupati Gresik, Sidoarjo, dan Wali Kota Surabaya Bu Risma harus ikut mengendalikan liarnya harga tanah. Tentu kami akan perjuangkan untuk APBN Perubahan," kata Bambang Haryo.

Selama ini tak ada proteksi dari pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah. NJOP memang dipengaruhi inlasi. Namun kepala daerah harus membantu agar harga tak makin liar. Meski pemebasan lahan itu kerap ada calo.

"Target pemerintah sebenarnya untuk Tol Sumo harus tuntas 2017. Sebab harus terhubung tol laut pada 2018," kata Bambang.

Sementara itu, khusus Surabaya, Wali Kota Tri Rismaharini pernah menjanjikan soal tol pada seksi IB menjanjikan pera serta pihak ketiga, pengembang. Ini harus direalisasikan.(*)