Laporan Wartawan Tribun Jogja, Khaerur Reza

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Pengemudi becak bermotor yang tergabung dalam Front Persatuan Nasional Perjuangan Becak Motor Indonesia menyurati Presiden Joko Widodo.

"Intinya di surat tersebut, kita meminta permohonan audiensi langsung dengan Presiden Jokowi agar beliau mendengar langsung masalah kita, masyarakat yang ada di bawah," ujar Miftah Mujahid dari LBH Yogykarta yang mendampingi Becak Motor saat aksi damai di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Rabu (30/3/2016).

Mereka memberikan deskripsi tentang masalah yang membelit mereka, sekaligus menawarkan solusi yang bisa dilakukan kepada para bentor yang selama ini masih kerap dirazia aparat.

Beberap kali audiensi dengan pihak terkait seperti Dishub terus dilakukan namun belum ada payung hukum resmi yang dapat dijadikan pegangan para pengemudi bentor agar dapat beroperasi secara legal, tanpa khawatir ditindak pihak kepolisian.

"Kami ingin suara kami didengar pemerintah pusat," ujar dia.

Kalau sudah ada payung hukum yang jelas seperti model bentor yang diizinkan atau bahkan pemerintah sendiri mengeluarkan prototipe bentor yang dizinkan maka semuanya akan mendapat untung.

"Pengemudi bentor nyaman, pemerintah dapat pajak, penumpang juga terlindungi karena akan ada asuransi," sambung Miftah.