"Ini tujuan kita menunjukkan keberadaan kita ini ada. Saya bukan omong kosong, bukan ngarang atau menduga-duga."

"Secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Baik menurut antropologi budaya maupun forensik, Kalimantan ini milik orang Dayak."

"Tetapi kita ini jadi apa? Kita ini jadi sampah. Jadi target-target semua. Katanya ini negeri berpancasila, tetapi perilaku kita tidak melaksanakan dengan baik," terangnya

Menurut Cornelis pula, tantangan ke depan yang akan dihadapi, bagaimana sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, masyarakat Dayak dapat ikut andil mengambil bagian di semua lini atau sektor, agar tidak ketinggalan.

"Masyarakat Dayak jangan bersungut-sungut kepada pemerintah maupun penguasa. Kita harus lebih eksis dan mampu menunjukkan diri," ucapnya

Cornelis menambahkan, dengan adanya MADN, masyarakat Dayak dapat setara, untuk berperan mengambil bagian di dalam pembangunan, baik di dunia politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun lainnya.

Sementara Ketua Majelis Pertimbangan MADN, DR Agustin Teras Narang menambahkan, MADN merupakan perhimpunan, sehingga tidak dapat diukur kontribusi MADN bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena majelis ini selalu bergerak dan berada di depan masyarakat Dayak.

"Perkembangannya selama ini terus berjuang karena masih banyak masyarakat Dayak yang perlu mendapat sentuhan pendidikan, kesehatan, hak-hak adat, pokoknya prinsip pemberdayaan," ujar pria yang pernah menjabat Ketua Umum MADN Tahun 2006 dan Presiden MADN Tahun 2010 ini usai pelantikan, Kamis (7/4).

Narang menegaskan, masyarakat Dayak kini harus terdepan, tidak hanya menjadi penonton, namun harus menjadi pemain dan pelaku dalam pembangunan.

"Kita tidak mau masyarakat adat ini menjadi terbelakang, kita juga pengen menjadi pemain, pelaku. Dan masyarakat Dayak tidak ingin menjadi penonton karena yang namanya Kalimantan, yang namanya Borneo ini adalah milik bersama-sama suku Dayak," sambungnya