"Dukcapil ini aparat pemerintah daerah tetapi dak boleh diutak-atik jadi kita kembalikan, seperti Pak Rahmat Gunawan, Pak Ansori kita kembalikan. Saya juga agak bingung termasuk bupati lain juga agak bingung karena gajinya kita tetapi tidak boleh mengutak-atiknya. Mudah-mudahan dak sampai pensiun di situ," ungkap Tarmizi.

Tarmizi menyebutkan dalam pemerintahan ada empat, pertama koordinasi baik bersifat vertikal, diagonal maupun horizontal karena selama ini kelemahan di koordinasi.

Kedua mengintegrasi bagaimana kepala SKPD dengan bawahan akur agar bisa bekerja dengan baik dimana peran sekretaris mengatur rumah tangga kantor.

Kemudian melakukan sinkronisasi antara masing-masing program dengan SKPD terkait dan keempat birokrasi agar dipermudah.

"Beres tidaknya daerah ini tergantung sekdanya yang ngatur sama dengan sekretaris SKPD perannya penting," kata Tarmizi.

Oleh karena itu ia berpesan agar para PNS tidak mengartikan mutasi terlalu jauh karena hal yang biasa di pemerintahan untuk pengayaan sehingga bisa lebih baik lagi dalam menjalankan tugas pemerintahan sebagai pelayan masyarakat.