Pemerintah Dinilai Tutup Mata Atas Masalah di Selat Malaka
Menurut para nelayan, dengan banyaknya pengusaha yang menggunakan pukat trawl, hasil tangkapan mereka semakin menurun
Penulis: Array Anarcho
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribun Medan Array A Argus
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Ribuan nelayan dari Deliserdang, Serdang Bedagai, Langkat, Belawan, Batubara, Tanjung Balai, serta Asahan mengepung kantor Gubernur Sumatera Utara di Jl Diponegoro.
Nelayan mendesak pemerintah Sumatera Utara untuk menuntaskan persoalan di Selat Malaka karena selama ini, pemerintah tutup mata atas persoalan di Selat Malaka.
"Kami semakin tersudutkan dengan keberadaan pengusaha-pengusaha nakal yang kerap menggunakan alat tangkap pukat trawl," teriak salah seorang nelayan Abdul Latif Sitorus alias Sangkot yang menggunakan topi berlogo Gerindra, Kamis (14/4/2016) di depan kantor Gubernur.
Menurut para nelayan, dengan banyaknya pengusaha yang menggunakan pukat trawl, hasil tangkapan mereka semakin menurun.
Bahkan, dengan adanya alat tangkap pukat trawl, ekosistem laut terganggu.
"Pemerintah harus tau dengan persoalan ini. Jangan dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, kami nelayan tradisional akan semakin terjepit," teriak perwakilan nelayan.
Dari pantauan Tribun, ribuan nelayan datang dengan menggunakan puluhan bus. Mereka membawa sejumlah poster dan spanduk menuntut agar Gubernur Sumatera Utara, T Erry Nuradi mau mendengarkan aspirasi mereka.
Guna menghindari adanya kericuhan, petugas kepolisian membangun barikade di depan pintu masuk kantor gubernur. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga melakukan penjagaan di tiap sudut kantor gubernur.
