Tahun Ini Kalbar Miliki Pabrik Pupuk Perusda
Gubernur Kalbar menjelaskan, tanam padi perdana perluasan sawah di Desa Sompak, merupakan program kerjasama antara Kementrian Pertanian
Penulis: Tito Ramadhani
Editor: Sugiyarto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Gubernur Kalbar, Cornelis menjelaskan kepada warga di Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak.
Bahwa tanam padi perdana perluasan sawah di Desa Sompak, merupakan program kerjasama antara Kementrian Pertanian dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
"Tentara itu bukan hanya berperang saja, tetapi ada tugas-tugas lain yang diminta oleh pemerintah."
"Salah satu di antaranya pembinaan teritorial, membina wilayah dan membina manusianya, supaya menjadi manusia-manusia yang tahan, pangannya tahan, makannya siap, ideologinya siap," jelasnya dalam sambutan tanam padi perdana perluasan sawah yang digelar di Desa Sompak, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, Sabtu (28/5/2016)
Persoalan pabrik pupuk, menurut Cornelis sudah dibuat, namun belum dapat dioperasikan. Sehingga diharapkan, Perusda pabrik pupuk milik Kalbar sudah dapat dimiliki tahun ini.
"Milik kita, di Siantan. Selain itu tolong para petani ini kompak, siapa yang ditunjuk jadi ketua Gapoktan, betul-betul membina anggota."
"Tanah luas di tempat kita, kok harus beli beras dari Thailand, dari Myanmar, Laos," katanya
Anggota DPR RI Dapil Kalbar, Karolin Margret Natasha dalam kesempatan ini menambahkan, pelaksanaan tanam padi perluasan sawah, tidak hanya ada di Kalbar, namun di seluruh wilayah di Indonesia.
"Ini merupakan upaya pemimpin kita di negeri ini, supaya kita harus memperkuat petani. Ini karena Pangan merupakan hal yang sangat vital, harus ada, jika tidak kita mati," ujarnya
Oleh karena itu, negara dengan perubahan politik selama ini, Presiden RI, Ir Joko Widodo merombak susunan anggaran, dan menjadikan pertanian sebagai prioritas.
Sebagai program baru, menurut Karolin pasti banyak kekurangan dan belum dapat diselenggarakan di berbagai tempat.
Untuk itu ia meminta kesabaran masyarakat untuk dapat menunggu perbaikan-perbaikan kedepan.
"Jadi ini bukan program kepala dinas, tapi program Presiden Jokowi," sambungnya