Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Budhi Hartono

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Fraksi PDI Perjuangan menyoroti beberapa temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD 2015, masih ada persoalan yang harus dibenahi.

F-PDI Perjuangan membeberkan ada tiga kelebihan pembayaran mencapai sekitar Rp 900 jutaan.

Ini disampaikan laporan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, terhadap LKPj Gubenur Kaltim tahun anggaran 2015.

Veridiana membacakan pemandangan umum fraksinya menyebutkan, berdasarkan hasil uji petik BPK RI terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan bentang pendek fender jembatan Pulau Balang, peningkatan Jalan Harun Nafsi, denda keterlambatan belum pungut pada pekerjaan pembangunan jembatan Long Bangun-Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu dan pengadaan travo dan instalasi listrik di UPTD PU Wilayah Timur.

Dalam laporan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan membeberkan adanya kelebihan pembayaran beberapa proyek barang dan jasa.

"Kelebihan pembayaran barang dan jasa sebesar Rp 708,96 juta serta denda keterlambatan belum dipungut sebesar Rp 95,37 juta. Kedua kelebihan pembayaran belanja modal Rp 104,47 juta dan denda keterlambatan belum dipungut sebesar Rp 41,49 juta dan ketiga pekerjaan pengadaan travo di PU Wilayah Timur belum jelas penyelesaiannya serta denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp 48,25 juta," tutur Veridiana membacakan laporan pemandangan umum fraksinya, di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (9/6/2016).

‎Meskipun opini BPK menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan, F-PDI-P meminta kepada pengawasan internal SKPD berkomitmen dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan teknis.

"Resume tersebut diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya masih ada persoalan terhadap LKPj saudara Gubernur yang masih perlu dibenahi," kata Veri, memberikan saran kepada Pemprov Kaltim.(bud)