TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Ketua DPRD Kota Surabaya memanggil perwakilan PU, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Disbudpar dan perwakilan dari Kecamatan Genteng Surabaya ke Kantor DPRD Kota Surabaya untuk menindak lanjuti rencana Pemkot Surabaya untuk mengambil alih hak kepemilikan Rumah Kelahiran Bung Karno, yang terletak di kawasan Pandean, Peneleh Surabaya.

Agus Imam Sonhaji, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota mengatakan sejak tahun 2014, Pemkot Surabaya memang sudah melaksanakan tawar menawar harga, dengan ahli waris yang saat ini mendiami Rumah Kelahiran Bung Karno di kawasan Pandean.

Namun hingga empat tahun ini belum mendapatkan lampu hijau, dikarenakan adanya ketidaksesuaian harga yang diminta oleh ahli waris dengan anggaran yang disediakan pemkot untuk alih kepemilikan tersebut.

"Yang menetap dirumah itu minta harga Rp 5 Milyar, sedangkan Pemkot hanya mempunyai anggaran sebesar Rp 700 juta," katanya.

Pemkot sendiri untuk membeli sesuatu dilihat kondisi rumahnya sekarang seperti apa.

"Kita nggak bisa seenaknya kalau membeli dengan anggaran APBD, karena disitu tanggung jawabnya besar, dan kita juga melakukan konsultasi dengan ahlinya sebelumnya untuk menentukan pricesale," paparnya.

Agus mengatakan, Camat dan Lurah Genteng, Surabaya sempat menemui pemilik rumah unuk melakukan rembukan, tetapi pemilik rumah tetap tidak mau menurunkan jumlah harga yang dipasang.

"Sudah 4 tahun kita bersabar kita melakukan ini juga agar yang lain peduli. Dengan usaha seperti itu, pemilik tetap tidak bergeming, secara sosial dia bermasalah. Menurut info juga kalau ada orang berkunjung kesana hujan ya tidak dihiraukan," imbuh Agus.

Agus mengatakan Pemkot akan berusaha mengambil hak kepemilikan di beberapa tempat di kawasan Peneleh, karena diketahui selain rumah Kelahiran Bung Karno, terdapat rumah HOS Cokro Aminoto, dan makam Belanda Peneleh.

"Karena di situ rumah pendiri negara. Kita nggak akan grusa-grusu. Tapi kami berharao akan kena semua area, dan secara konsep kita matangkan. Untuk sementara ini kawasan makam Belanda kita cat agar bersih, masalah saluran yang bermasalah dan mengakibatkan banjir, biar disikat saja bangunan yang melanggar," tegas Agus.

Diketahui pula terdapat pungli yang dilakukan oleh beberapa oknum kepada masyarakat yang menggunakan kawasan makam Belanda Peneleh, sebagai tempat prewedding dan photoshot.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surabaya, Wiwik Widayati yang turut mengikuti pertemuan tersebut menambahkan, pihak Disbudpar berencana akan menambah walking track, beserta perawatannya yang mengarah ke rumah HOS Cokro Aminoto, Rumah Kelahiran Bung Karno dan Makam Belanda Peneleh guna UN Habitat, Juli mendatang.