Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Pengamat Militer Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, mengatakan, permainan Pokemon Go sangat rentan disusupi dan diretas haker.

Sebab permainan di ponsel pintar tersebut bisa diakses semua pihak lantaran menggunakan sambungan internet.

“Kasusnya seperti google map, kita sama tahu-tahu orang lain bisa mengakses. Nah karena unsur online orang bisa meretas. Kalau sekdar permainan non online, seperti game bola itu tidak ada masalah. Tapi kalau online, potensi disalahgunakan orang lain besar,” kata Muradi kepada Tribun di Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (22/7/2016).

Lantaran rentan diretas haker, Muradi menilai, permainan Pokemon Go bisa menjadi bagian aktivitas intelejen negara lain.

Alasan itu yang membuat jajaran militer mempersoalkan dan gerah terhadap permainan Pokemon Go.

“Saya main pokemon dua minggu lalu. Kemudian saya tanya ahli IT, dia menyatakan semua sudut bisa terlihat dengan permainan itu. Bayangkan jika yang dilihat itu objek vital negara. Makanya secara akses keamanan itu memang membahayakan orang lain dalam konteks negara keamanan,” kata Muradi.

Muradi pun menilai, sikap militer terhadap keberadaan Pokemon Go bukan berlebihan melainkan bersifat faktual. Sebab di beberapa negara sudah melakukan penolakan meski bahasanya berbeda. Namun maksud pelarangan itu bertujuang untuk menjaga keselamatan dan keamanan negara.

“Katakanlah dengan adanya Pokemon Go ini saya tidak ingin orang lain tahu semua sudut rumah saya apalagi saya publik figur. Saya tidak mau orang lain tahu, itu di level keluarga. Kalau negara pastinya lebih luas, nanti dia main tanpa disadari ke ranahranah objek vital dan ini yang dianggap sebagai ancaman negara,” kata Muradi.

Meski begitu, kata dia, negara tidak serta merta bisa melarang masyarakat untuk tidak memainkan Pokemon Go. Apalagi sampai menutup situs unduhan permainan tersebut.

Menurutnya, negara hanya bisa membatasi keberadaan permainan itu agar Pokemon Go tak menarik lagi untuk dimainkan.

“Beberapa intansi sudah melarang tapi internal, hanya masalahnya kalau dilarang akan diketawain orang. Karena ini diglobalisasi, yang dilakukan itu dibatasi. Nanti diketawain orang banyak karena sudah globalisasi,” kata Muradi. (cis)